Page 414 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Jokowi: Penolakan UU Ciptaker Karena Ada Hoaks
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/peristiwa/910592/jokowi-penolakan-uu-
ciptaker-karena-ada-hoaks
Jurnalis iman
Tanggal 2020-10-09 22:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Jokowi (None) Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan
UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minimum
Sektoral Provinsi). Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada

neutral - Jokowi (None) Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil

negative - Jokowi (None) Saya tegaskan juga ini tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin

negative - Jokowi (None) Ini juga tidak benar, yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK
secara sepihak

neutral - Jokowi (None) Yang benar, jaminan sosial tetap ada

neutral - Jokowi (None) Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus studi
amdal yang ketat tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan

positive - Jokowi (None) Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren, itu tidak diatur
sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap
berlaku
neutral - Jokowi (None) Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap
kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah

positive - Jokowi (None) Tidak ada, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang
ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh
daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah

neutral - Jokowi (None) Ini yang penting disini. Jadi ada service level of agreement, permohonan
perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati

413