Page 411 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 411
Presiden Jokowi, dalam konferensi pers secara daring dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat,
mengatakan informasi yang menyebutkan perusahaan bisa melakukan PHK secara sepihak, dan
juga hilangnya jaminan sosial terhadap pekerja adalah kabar yang tidak benar.
"Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar
perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak," kata Jokowi.
Kesejahteraan pekerja, kata Presiden, juga dilindungi dengan adanya jaminan sosial dan
kesejahteraan.
"Kemudian juga pertanyaan benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang
benar jaminan sosial tetap ada," ujarnya.
Pada dasarnya, menurut Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memperbaiki
kehidupan para pekerja dan juga keluarga pekerja.
Dari sisi upah,Jokowi mengatakan ketentuan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten
dan Upah Minimum Sektoral Provinsi juga tidak dihapuskan dari Undang-Undang yang disusun
berdasarkan metode Omnibus Law itu.
UU Cipta Kerja juga mengatur agar sistem pengupahan bisa dihitung berdasarkan waktu dan
hasil.
"Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada
perubahan dengan sistem yang sekarang, Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan
berdasarkan hasil," kata Presiden.
Kepala Negara menganjurkan jika masih ada pihak yang merasa tidak puas dengan substansi
UU Cipta Kerja, maka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu jadi kalau masih ada yang tidak
puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK," ujar Kepala Negara.
410
