Page 416 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 416
Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta
standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur
dalam PP atau peraturan pemerintah," paparnya.
Selain itu, lanjutnya, kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di pemda
sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi
jenis dan prosedur berusaha di daerah dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.
"Ini yang penting disini. Jadi ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap
disetujui bila batas waktu telah terlewati," tegasnya.
415
