Page 417 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 417

Judul               Rincian Pasal yang Menurut Pemerintah Justru Jamin Hak-hak Buruh di
                                    UU Cipta Kerja
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/09/rincian-pasal-yang-
                                    menurut-pemerintah-justru-jamin-hak-hak-buruh-di-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Choirul Arifin
                Tanggal             2020-10-09 21:39:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pengusaha diwajibkan
              memberikan waktu cuti dan istirahat, wajib memberikan waktu ibadah. Demikian juga terkait
              cuti-cuti, baik itu melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai undang-undang dan tidak dihapus

              positive  -  Airlangga  Hartarto  (Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian)  Kemudian  terkait
              dengan waktu kerja, istirahat Minggu tetap seperti undang-undang lama
              positive  -  Airlangga Hartarto  (Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian)  Lalu,  untuk  tenaga
              kerja  asing  yang  diatur  adalah  mereka  yang  membutuhkan  untuk  perawatan,  maintanence,
              maupun tenaga peneliti yang melakukan kerja sama ataupun kepada mereka yang melakukan
              atau datang sebagai pembeli
              neutral  -  Ida  Fauziah  (Menteri  Ketanagakerjaan)  Ini  yang  menjadi  dasar  dalam  penyusunan
              perjanjian kerja

              neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Jadi, ketentuan syarat-syarat itu ada tambahan
              baru yang tidak dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang itu adalah justru memberikan
              perlindungan kepada pekerja PKWT

              neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Selain itu, juga mengubah, menghapus, dan
              menetapkan pengaturan baru dari beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun
              2003, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, dan UU Nomor 18 Tahun 2017

              negative - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita
              minus,  saya  kira  tidak  memungkinkan  bagi  kita  menetapkan  secara  normal  sebagaimana
              peraturan pemerintah maupun sebagaimana peraturan perundangan-undangan

              negative - Ida Fauziah (Menteri Ketanagakerjaan) Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78
              atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu
              membayar upah minimum provinsi




                                                           416
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422