Page 420 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 420
Dia mengatakan Dewan Pengupahan Nasional telah merekomendasikan supaya UMP tahun 2021
sama seperti tahun 2020. Menurutnya, saran ini akan menjadi masukan untuk penetapan upah
minimum tahun depan.
"Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi," jelas Ida,
seperti dilansir dari Kontan dalam artikel " Menaker: Dewan Pengupahan rekomendasikan UMP
tahun 2021 sama seperti tahun 2020 ".
Meski begitu, Ida pun memastikan pihaknya akan memberikan perkembangan terbaru dan tetap
mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional.
Bahas UMP 2021 Bareng Pengusaha dan Serikat Buruh Menteri Ketenagakerjaan mengatakan,
penetapan formula hitungan UMP 2021 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
"Terkait dengan upah minimum, tata cara penetapan upah minimum sudah kami melaporkan
kepada Pak Presiden," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).
Pengaturan pembahasan akan menyertakan struktur ketenagakerjaan dalam hal ini serikat
pekerja, serikat buruh, dan pengusaha yang diwakili Apindo, serta Kadin dalam forum tripartit
nasional.
Jadi, lanjut Ida, pemerintah benar-benar melakukan pembahasan Peraturan Pemerintah ini
dengan menyertakan stakeholder di bidang ketenagakerjaan.
Sementara itu, terkait dengan besaran UMP 2021 masih berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015
dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penghitungan.
"Memang di PP tersebut dalam kurun waktu 5 tahun akan ada peninjauan KHL dan jatuhnya
adalah pada tahun 2021. Ada perubahan komponen KHL untuk tahun 2021 ini," pungkasnya.
Menaker Menjawab Tuntutan Buruh yang Menolak UU Cipta Kerja Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, menjawab tujuh isu krusial buruh yang ramai-ramai menolak UU Cipta Kerja .
Dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (6/10/2020), Ida memaparkan poin
krusial seperti PWKT, PHK, pesangon, maupun hak cuti.
"Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja. Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan
Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003. Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan
dikembalikan kepada UU 13/2003," ujar Ida.
Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja/buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.
"Disamping itu, RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada
pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT," kata dia.
Selanjutnya, syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan Alih Daya
(outsourcing) masih tetap dipertahankan.
Bahkan RUU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi
pekerja/buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya. Hal ini sesuai dengan amanat
putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.
419
