Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 421
"Dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja juga mengatur
syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online
Single Submission (OSS)," terangnya.
Kemudian, terkait ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti UU
eksisting (UU 13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan
waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.
Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk
hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara
dinamis.
Lalu, ujar Ida, RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi
pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP
78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Dalam poin UMK ia mengatakan, terdapat penegasan "Dengan adanya kejelasan dalam konsep
penetapan Upah Minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai
penangguhan pembayaran Upah Minimum," jelas politis PKB ini.
Ida pun menerangkan, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta
meningkatkan pertumbuhan sektor Usaha Mikro dan Kecil, maka RUU Cipta Kerja mengatur
ketentuan pengupahan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil.
Sementara dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang menghadapi proses
pemutusan hubungan kerja (PHK), RUU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara PHK.
"RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam
memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," ungkap Ida.
RUU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja/buruh
selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat
Putusan MK No.37/PUU-IX/2011.
"Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK,
RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja," tutup Ida.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta 32 federasi serikat buruh
lainnya akan melakukan aksi mogok nasional.
Aksi tersebut dilangsungkan pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap
pengesahan RUU Cipta Kerja.
Mereka mengemukakan 7 poin tuntutan.
Berikut tujuh isu tersebut seperti yang dikutip dari Kompas.com :
1. Menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral (UMSK) dan pemberlakuan Upah Minimum
Kabupaten/Kota bersyarat.
2. Menolak pengurangan nilai pesangon, dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Pesangon senilai
19 bulan upah dibayar pengusaha, sedangkan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
420
