Page 413 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

"Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan ke MK," kata dia.

Dia mengaku telah memimpin rapat terbatas secara virtual pada Jumat (9/10) dengan jajarannya
termasuk para menteri dan gubernur untuk membahas tentang UU Cipta Kerja yang
menimbulkan polemik di masyarakat setelah disetujui.

Adapun klaster tersebut adalah penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi;
ketenagakerjaan; urusan pengadaan lahan; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi;
administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan
UMKM; urusan investasi dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.

Persetujuan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020), mendapat
penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan serikat buruh. Selain
menolak, tuntutan buruh meminta Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU "Sapu
Jagat" ini. Alhasil, berbagai organisasi serikat pekerja didukung elemen masyarakat lain
menggelar aksi nasional sejak Selasa-Kamis (6-8/10). Puncaknya, pada Kamis (8/10/) kemarin,
aksi unjuk rasa digelar di Jakarta dan sejumlah daerah yang sebagian diwarnai aksi anarkis.

Presiden melanjutkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden
(Perpres) terkait UU Cipta Kerja ini akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.

"Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan
setelah diundangkan," kata Presiden Jokowi.

Ia menegaskan UU Cipta Kerja memerlukan banyak sekali PP dan Perpres.

Untuk itu, ia membuka berbagai usulan dari seluruh lapisan masyarakat terkait penyusunan
aturan turunan tersebut. "Kami terbuka usulan masyarakat dan terbuka dari daerah," ujarnya.

412