Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020

Judul Presiden Jokowi: UU Ciptaker mengatur perusahaan tidak bisa PHK
secara sepihak
Nama Media jogja.antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/berita/455573/presiden-jokowi-uu-
ciptaker-mengatur-perusahaan-tidak-bisa-phk-secara-sepihak
Jurnalis Indra Arief Pribadi
Tanggal 2020-10-09 23:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Jokowi (Presiden) Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini
juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak

negative - Jokowi (Presiden) Kemudian juga pertanyaan benarkah jaminan sosial dan
kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada

negative - Jokowi (Presiden) Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. Ini
juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, Upah bisa dihitung
berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil

neutral - Jokowi (Kepala Negara) Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu
jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK

Ringkasan

Presiden Joko Widodo mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur agar
perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Presiden
Jokowi, dalam konferensi pers secara daring dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat,
mengatakan informasi yang menyebutkan perusahaan bisa melakukan PHK secara sepihak, dan
juga hilangnya jaminan sosial terhadap pekerja adalah kabar yang tidak benar.

PRESIDEN JOKOWI: UU CIPTAKER MENGATUR PERUSAHAAN TIDAK BISA PHK
SECARA SEPIHAK
Presiden Joko Widodo mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur agar
perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

409