Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 160
SOAL UMK 2021, DISNAKER CIMAHI TUNGGU INSTRUKSI PUSAT
DINAS Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi menunggu mekanisme penentuan Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2021.
Berbeda dengan sebelumnya, di tahun ini pembahasan upah minimum bersamaan dengan
pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap kegiatan ekonomi, ditambah dengan adanya
pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.
Sekretaris Disnaker Kota Cimahi, Uce Herdiana menyatakan, pihaknya belum menerima informasi
resmi baik dari Pemprov Jabar maupun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI terkait
mekanisme penentuan UMK tahun 2021.
"Edaran menterinya (Kemenaker) belum ada. Kita masih menunggu," kata Uce, Minggu (18/10).
Pihaknya akan segera membahas UMK bersama Dewan Pengupahan jika informasi resminya
sudah turun. Disnaker juga belum tahu apakah mekanisme pengupahan untuk UMK tahun 2021
akan mengacu kemana.
"Kami belum bisa melakukan apa-apa untuk saat ini, tunggu edaran resmi saja," ujarnya.
Menurut dia, mekanisme penghitungan UMK tahun ini dipastikan jauh berbeda dengan
sebelumnya. Dimana tahun lalu penentuan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Formulasi penghitungan upah mengacu pada laju
inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
Tetapi untuk mekanisme pengupahan tahun depan belum jelas, apakah masih menggunakan
pola lama ataukah pola baru seiring disahkannya Undang-undang Cipta Kerja serta melemahnya
laju ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Undang-undang Cipta Kerja kan belum ditandatangani presiden, sementara undang-undang
lama belum dicabut. Kita masih bingung," ungkapnya.
Pihaknya berharap mekanisme UMK 2021 segera turun dari pemerintah pusat sehingga bisa
langsung lakukan persiapan. "Mudah-mudahan Oktober ini sudah turun. Untuk mekanismemya
juga apakah masih diusulkan ke gubernur atau tidak, kita belum tahu," jelasnya.
Ketua Dewan Pengupahan Kota Cimahi, Yanuar Taufik menyebut, pihaknya belum bisa
melakukan pembahasan UMK untuk tahun depan, apalagi melaksanakan pleno tanpa petunjuk
dari pemerintah pusat.
"Kita masih menunggu, belum ada petunjuk dari pemerintah pusat," katanya. (OL-13).
159
