Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 165
Soal pembiayaan, UU Cipta Kerja juga mengatur penyaluran kredit yang mudah dan murah bagi
kegiatan usaha. Dalam UU ini, terdapat kemudahan agunan bagi UMK yaitu tidak harus berupa
aset, namun dengan kegiatan usaha itu sendiri.
Selain itu, akses pembiayaan ke UMK juga diperluas mulai dari pembiayaan alternatif hingga
dana bergulir.
Terakhir, dengan UU Cipta Kerja , peluang dan prioritas pasar kepada produk UMKM bisa lebih
luas.
"Hal ini berupa kesempatan UMKM dan Koperasi untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan
prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan
alokasi minimal 40 persen," tutupnya.
Langkah DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
merupakan trobosan untuk menjawab tantangan perekonomian global. Karena dalam satu
aturan hukum tersebut, ada setidaknya 77 Undang-Undang yang direview untuk mengatasi
kebutuan ekonomi.
Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Franky Sibarani mengatakan,
selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada 5 persen. Sementara
target pemerintah adalah 7 persen.
"Undang-Undang ini terobosan perbaikan di sektor ekonomi. Sebenarnya kita sudah terlalu lama
dikekang regulasi, ada sekitar 43 ribu peraturan kemudian. Sementara Undang-Undang Cipta
Kerja ini mempertemukan itu semua. UU ini bicara investasi perizinan, pengadaan lahan, proyek
strategis nasional, koperasi dan UMKM," katanya di Jakarta, Sabtu (17/10/2020).
Dia menilai, UU Cipta Kerja ini mendorong UMKM dan koperasi menjadi garda terdepan ekonomi
Indonesia. Franky menjelaskan, ada sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia, atau 99,8 persen
jumlah usaha di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka segala perizinan dan regulasi
yang mempersulit UMKM dipangkas. "UMKM yang selama ini terkendala soal perizinan dan
bagaimana mereka tanpa pendampingan masih dilihat sebagai kelompok yang rentan, kali ini
dalam UU Cipta Kerja ini diberikan satu tonggak kebangkitan UMKM di Indonesia," tegasnya.
Dalam UU Cipta Kerja ini, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini
mengungkapkan, warga negara Indonesia tidak perlu lagi syarat yang rumit untuk mendirikan
UMKM.
Cukup hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan izin dari RT saja sudah bisa membuat
UMKM. Bahkan nantinya mereka akan mendapatkan bantuan pengurusan Nomor Induk Berusaha
(NIB), sertifikat halal hingga Standar Nasional Indonesia (SNI). "Nantinya itu akan diatur dalam
PP akan diatur seperti itu, kemudian perizinannya juga tidak rumit cukup melalui online, jadi
langsung bisa berusaha. Dulukan banyak izinnya," tutupnya.
Tidak hanya UMKM, Franky menambahkan, kini membangun perseroan terbatas (PT) juga tidak
lagi rumit. Kini pemerintah memberikan peluang bagi seseorang untuk membangun PT sendiri.
164
