Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 166

Judul               Moeldoko 'Serang' Penolak UU Ciptaker
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qie2bz428/moeldoko-serang-penolak-uu-
                                    ciptaker
                Jurnalis            Ratna Puspita
                Tanggal             2020-10-18 15:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber

              negative - Moeldoko (Kepala Staf Presiden) Efisiensi dalam regulasi ini memangkas ekonomi
              biaya tinggi. Maka itulah banyak perizinan panjang yang dipotong sehingga menutup peluang
              korupsi. Akibatnya, UU Cipta Kerja ini membuat banyak yang 'kursinya panas' karena kehilangan
              kesempatan


              neutral - Moeldoko (Kepala Staf Presiden) Sebut saja vietnam dengan biaya logistik 20 persen,
              Thailand 15 persen, Malaysia 13 persen, Jepang dan Singapura biaya logistiknya hanya delapan
              persen



              Ringkasan

              Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut banyak pihak yang 'kepanasan' lantaran DPR bersama
              pemerintah menggolkan UU Cipta Kerja. Tudingan Moeldoko ini ditujukan kepada pihak-pihak
              yang selama ini terbiasa memanfaatkan celah korupsi akibat perizinan yang berbelit dan aturan
              yang tumpang tindih.

              Dengan adanya UU Cipta Kerja, ia mengatakan, ekonomi berbiaya tinggi bisa dipangkas dan
              ruang untuk korupsi semakin berkurang.



              MOELDOKO 'SERANG' PENOLAK UU CIPTAKER

              Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut banyak pihak yang 'kepanasan' lantaran DPR bersama
              pemerintah menggolkan UU Cipta Kerja. Tudingan Moeldoko ini ditujukan kepada pihak-pihak
              yang selama ini terbiasa memanfaatkan celah korupsi akibat perizinan yang berbelit dan aturan
              yang tumpang tindih.


                                                           165
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171