Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 164

Ringkasan

              Pemerintah  baru  saja  mengesahkan  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  .  Beleid  ini  dinilai  dapat
              menyelesaikan sebagian besar masalah di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan rumitnya
              birokrasi di Indonesia.

              Khusus  untuk  UMKM,  UU  Cipta  Kerja  disebut  memiliki  beberapa  manfaat  yang  membantu
              mempermudah  akses  perizinan,  akses  rantai  pasok,  akses  pengembangan  usaha,  akses
              pembiayaan dan akses pasar. Lantas, apa saja sederet peran dan manfaat UU Cipta Kerja untuk
              UMKM?  Mengutip  penjelasan  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  (Kemenkop  UKM),  Minggu
              (18/10/2020), UU Cipta Kerja dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, di mana
              di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang
              terdampak.



              SEDERET MANFAAT UU CIPTA KERJA BUAT UMKM VERSI KEMENKOP UKM

              Pemerintah  baru  saja  mengesahkan  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  .  Beleid  ini  dinilai  dapat
              menyelesaikan sebagian besar masalah di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan rumitnya
              birokrasi di Indonesia.

              Khusus  untuk  UMKM,  UU  Cipta  Kerja  disebut  memiliki  beberapa  manfaat  yang  membantu
              mempermudah  akses  perizinan,  akses  rantai  pasok,  akses  pengembangan  usaha,  akses
              pembiayaan dan akses pasar. Lantas, apa saja sederet peran dan manfaat UU Cipta Kerja untuk
              UMKM?  Mengutip  penjelasan  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  (Kemenkop  UKM),  Minggu
              (18/10/2020), UU Cipta Kerja dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, di mana
              di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang
              terdampak.

              "UU Cipta Kerja akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan
              tumbuhnya start-up lokal dengan kemudahan perizinan," demikian dikutip  Beleid ini juga dinilai
              menjadi koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat. Sebagai informasi, rasio
              partisipasi penduduk berkoperasi baru 8,41 persen saja, jauh di bawah rata-rata dunia yang
              mencapai 16,31 persen.

              Hal itu turut menyebabkan rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang
              hanya 0,97 persen saja, dibanding rerata dunia yang mencapai 4,3 persen.

              Dalam  UU  Cipta  Kerja,  pembentukan  koperasi  disederhanakan  baik  syarat  maupun
              pengelolaannya. Koperasi Syariah juga diperkuat melalui UU ini. "UU Cipta Kerja memberikan
              penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar. Kompetensi dan level usaha
              UMKM  dapat  meningkat  dengan  fasilitasi  untuk  masuk  ke  rantai  pasok  industri,"  demikian
              penjelasan Kemenkop UKM.

              Kemudian,  UU  ini  juga  dinilai  mendukung  percepatan  digitalisasi  UMKM  dengan  memberi
              pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi di tiap lini bisnis dan inkubasi bisnis,
              sehingga bisnis UMKM bisa berbasis inovasi dan teknologi.




                                                           163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169