Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Untuk membaca UU Cipta Kerja, tidak dapat dilakukan secara parsial terhadap norma pasal
tertentu (sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan secara sepihak), melainkan harus
dikaitkan dengan norma pasal yang lainnya secara keseluruhan, karena norma pasal-pasal yang
ada dalam UU Cipta Kerja merupakan satu kesatuan yang utuh, termasuk Penjelasan Umum dan
Penjelasan Pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja. Hanya dengan demikian akan dapat dipahami
maksud, tujuan, serta makna yang terkandung dalam setiap pasal dan kaitannya dengan pasal-
pasal lain. Maka dalam konteks permasalahan di atas, saya tidak dalam posisi menilai apakah
benar ada pasal-pasal yang merugikan buruh, atau sebaliknya ada sisi positifnya bagi buruh.
Semuanya kembali pada pihak buruh itu sendiri yang menilainya. Kalau pun buruh menilai, ada
pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang merugikan, buruh memiliki legal standing untuk
mengajukan pengujian secara materiel UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945, ke Mahkamah
Konstitusi.

Bagaimana dengan klaim bahwa UU ini mampu menjadi landas-an dalam menciptakan lapangan
kerja dan meningkatkan investasi?

Secara normatif, ya. Dalam arti, UU Cipta Kerja ini akan mampu menjadi landasan dalam
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Bahkan UU Cipta Kerja ini visioner,
yaitu mampu melihat kemungkinan meningkatnya pengangguran sebagai akibat dari laju
pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di masa yang akan datang. Maka, kehadiran
banyak investor diharapkan akan dapat membeiikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja.
Untuk dapat mewujudkan hal itu, UU Cipta Kerjadijadikan instrumen untuk mengendalikan
regulasi dan perilaku aparat birokrasi yang menghambat terwujudnya visi UU Cipta Kerja dengan
menggariskan di dalamnya azas-azas dan jaminan perlindungan serta prinsip keseimbangan
berbagai klaster yang tercakup dalam UU Cipta Kerja.

Mungkinkah itu bisa terwujud?

Itu sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan UU Cipta Kerja itu sendiri. Jadi pada tataran
law executing, hal itu akan terjawab.

Bagaimana dengan rencana masyarakat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,
serta kemungkinan keberhasilannya?

Pada suatu forum atau kesempatan, saya pernah menawarkan alternatif untuk merespons
derasnya penolakan UU Cipta Kerja, agar presiden menerbitkan Perppu untuk menunda (bukan
membatalkan) UU Cipta Kerjaguna memberikan kesempatan ke pemerintah dan DPR untuk
mengedukasikan dan menyosialisasikan UU Cipta Kerja kepada publik. Namun, hal itu dijawab
oleh presiden dalam press conference, tidak akan menerbitkan Perppu. Jadi, pilihan bagi
masyarakat adalah mengajukan judicial review.***

326