Page 331 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 331
Jika memang mau menciptakan pasar kerja yang lebih fleksibel, bagaimana jaminan
perlindungan dan keadilan untuk pekerja kontrak dan alih daya (outsourcing)? Faktanya, pekerja
kontrak, alih daya, bahkan pekerja tetap kita masih banyak yang belum terlindungi.
Jangan dipertentangkan antara penciptaan lapangan kerja dan perlindungan. Jangan dianggap
jika kami berusaha all out membuka lapangan kerja, otomatis mengurangi perlindungan.
Kelompok pekerja dengan kelompok penganggur sama pentingnya untuk dilindungi.
UU Ketenagakerjaan sekarang sudah memberi proteksi yang besar dan proteksi itu diadopsi di
RUU Cipta Kerja. Contohnya, di UU Ketenagakerjaan tidak ada perlindungan bagi pekerja PKWT.
Di RUU ini, perlindungan sosial harus tetap diberikan kepada pekerja PKWT ataupun PKWTT
(perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu). Jadi, mereka punya hak dasar yang sama dengan
pekerja tetap untuk mendapatkan jaminan sosial, pengaturan uang lembur, dan jam kerja yang
sama.
Jaminan hak dan perlindungan itu diatur dengan eksplisit di RUU?
Oh, ada. Dulu, PKWT itu tidak ada kompensasi kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau
kontrak berakhir, dia mendapat kompensasi. Pengusaha akhirnya berpikir, mau saya kontrak
terus-terusan pun, tetap saja saya harus bayar pesangon. Ini sebenarnya bentuk perlindungan
yang tidak kita atur di UU sebelumnya.
Pada prinsipnya, RUU ini ingin melindungi semua pekerja. Kelompok pekerja yang eksis,
kelompok pencari kerja, dan kelompok pekerja pada sektor UMKM.
(AGNES THEODORA)
330
