Page 338 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

neutral - Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI) Nah UU ini (Ciptaker) saya tahu tujuannya
sangat mulia, sangat mulia. Karena dengan demikian, investasi akan datang, kemudian roda
ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat.

positive - Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI) Kewajiban pemerintah harus menyiapkan
lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi-investasi baru
untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga, pemerintah juga harus memfasilitasi
WTO. Nah dari akumulasi ini, maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan
satu

negative - Adhie Massardi (None) Sampai saat ini pandangan Pak Gatot tetap kritis. Beliau ingin
menggaris bawahi substansi UU Ciptaker. Beliau kan bilang UU ini niatnya baik, tetapi kemudian
beliau bilang, kenapa menjadi tidak baik? Ini yang perlu dibahas

Ringkasan

Proses penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) sangat transparan.
Pembentukannya juga mengacu ketentuan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU 15/2019. Selain itu juga Peraturan
Presiden (Perpres) 87/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011.

Demikian ditegaskan Widyaiswara Utama Kemkumham, Nasruddin saat jumpa pers bertema
"Transparansi Pembahasan UU Cipta Kerja" yang berlangsung virtual. di Jakarta, Jumat (16/10).
Dia mengungkap sebelum menjadi UU. draf Rancangan Undang-Undang (RUU) dibuat
berdasarkan kajian berbagai macam pemangku kepentingan.

KEMKUMHAM: PENYUSUNAN UU CIPTAKER SANGAT TRANSPARAN

Proses penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) sangat transparan.
Pembentukannya juga mengacu ketentuan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU 15/2019. Selain itu juga Peraturan
Presiden (Perpres) 87/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011.

Demikian ditegaskan Widyaiswara Utama Kemkumham, Nasruddin saat jumpa pers bertema
"Transparansi Pembahasan UU Cipta Kerja" yang berlangsung virtual, di Jakarta, Jumat (16/10).
Dia mengungkap sebelum menjadi UU, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) dibuat
berdasarkan kajian berbagai macam pemangku kepentingan.

Pelaksanaannya pun dilakukan jauh-jauh hari sebelum pada akhirnya draf itu disampaikan
kepada Presiden. Dikatakan, pembahasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dengan
kalangan akademisi. Ditambahkan, para serikat pekerja dan pengusaha pun turut dilibatkan,
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

Dia mengungkap proses pembahasan RUU dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator
Perekonomian. Pada 27 Januari 2020 melalui surat nomor PH 21-15 tahun 2020. Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan naskah akademik dan draf kepada Presiden
yang kemudian menerbitkan surat untuk pimpinan DPR.

"Ini prosedur yang diatur UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Setelah itu, tahapan-tahapan dalam pembentukan, yaitu mulai dari tahap perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan dan sosialisasi. Baru
setelah itu tahap pengundangan dan penyebarluasan," katanya.

337