Page 511 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 511
undang-undang, artinya keberadaan UU Cipta Kerja berdampak terhadap 76 undang-undang
tersebut.
Kritik atas UU Cipta Kerja juga disampaikan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI). Ketua P3HKI Asri Wijayanti (Ketua P3HKI) menyatakan DPR
bersama pemerintah harus mempublikasikan naskah akhir UU Cipta Kerja agar tidak
menimbulkan salah tafsir atau salah pendapat.
"Maka kami mohon agar undang-undang yang telah disetujui DPR segera dapat dipublikasikan
sehingga tidak muncul konflik sosial. Mengingat sampai saat ini yang beredar di masyarakat baik
yang kami terima lebih dari satu naskah, semuanya masih RUU dan bukan UU," jelas Asri, Kamis
(15/10).
Selanjutnya, Penasihat P3HKI Prof Aloysius Uwiyono juga menyampaikan dalam naskah UU yang
beredar di masyarakat terdapat kekurangan yang masih belum berpihak pada pekerja. Dia
menjelaskan ketentuan upah minimum yang diatur adalah untuk pekerja yang masa kerjanya
kurang dari 1 tahun, tapi untuk memaksakan pelaksanaannya kepada pengusaha dalam RUU
Cipta Kerja tidak ada sanksinya.
Kemudian, Aloysius juga menyatakan UU Cipta Kerja juga tidak mengatur jangka waktu
Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Ketentuan terseut baru diatur dalam Peraturan
Pemerintah. Hal ini berisiko pelanggaran terhadap ketentuan PKWT semakin tinggi. "Diatur
dalam UU saja pengusaha sudah melanggar, apalagi nanti diatur dalam PP. Apakah dapat
menjamin PKWT dalam UU Cipta Kerja itu akan dipatuhi oleh pengusaha?" kata Aloysius.
Lalu, dia juga mengkritik penghapusan outsourcing atau alih daya pekerjaan. Sementara
outsourcing pekerja malah dimuat dalam UU Cipta Kerja sekarang. Menurutnya, outsourcing
pekerjaan yang seharusnya dimuat.
510
