Page 508 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 508

Judul               Ini Catatan Ombudsman Tentang Substansi UU Cipta Kerja
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20201016/9/1305867/ini-catatan-
                                    ombudsman-tentang-substansi-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Edi Suwiknyo
                Tanggal             2020-10-16 09:54:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman) Selain itu dari masyarakat juga ada laporan
              terkait pengawasan terhadap perizinan yang tidak berfungsi



              Ringkasan
              Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih memberi beberapa catatan terkait beberapa substansi
              dalam  rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  atau  Ciptaker.  Alamsyah  memaparkan
              berdasarkan  catatannya  masyarakat  atau  pengusaha  memang  paling  sering  mengadukan
              persoalan terkait perizinan berusaha kepada Ombudsman.

              Di  dalam  klaster  ketenagakerjaan,  Alamsyah  menyebut  ada  orientasi  untuk  meningkatkan
              fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi beban industri. Namun menurutnya, UU Ciptaker
              masih lemah dalam sistem pendukung dan perluasan basis.



              INI CATATAN OMBUDSMAN TENTANG SUBSTANSI UU CIPTA KERJA
              Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih memberi beberapa catatan terkait beberapa substansi
              dalam rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Ciptaker.

              Alamsyah  memaparkan berdasarkan  catatannya  masyarakat  atau  pengusaha  memang paling
              sering mengadukan persoalan terkait perizinan berusaha kepada Ombudsman.

              Persoalan yang dilaporkan biasanya terkait lamanya proses penerbitan izin karena terkendala
              rekomendasi  teknis,  tidak  berfungsinya  sistem  keberatan  antar  tingkatan  pemerintah,  dan
              perpanjangan izin tak ada kepastian waktu.

              "Selain itu dari masyarakat juga ada laporan terkait pengawasan terhadap perizinan yang tidak
              berfungsi," papar Alamsyah dalam bahan paparannya yang dikutipBisnis,Jumat (16/10/2020).




                                                           507
   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513