Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 87
Ringkasan
Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di setahun pertama kali ini mendapatkan rapor
merah dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima
Yudhistira. Nilai rendah pun diberikan Bhima untuk jajaran menteri di bidang ekonomi.
Bhima menyoroti kinerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dianggap kurang
kompeten. Menurutnya, Menaker seakan alpa di tengah kondisi adanya UU Cipta Kerja dan di
tengah banyaknya PHK. Bhima menyebut, Menaker tidak mampu menjadi mediator di tengah
konflik antara pengusaha dan pekerja. Bahkan, menurut Bhima, pihak yang lebih banyak
menjelaskan UU Cipta Kerja justru BKPM.
SETAHUN JOKOWI-MA'RUF AMIN, EKONOM INDEF: SEMUA MENTERI BIDANG
EKONOMI LAYAK DIGANTI
Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di setahun pertama kali ini mendapatkan rapor
merah dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima
Yudhistira. Nilai rendah pun diberikan Bhima untuk jajaran menteri di bidang ekonomi.
"Kalau pendapat saya reshuffle total seluruh menteri ekonomi, biar ada kepercayaan dan
penyegar, sehingga ada harapan baru dari investor," kata dia kepada Kontan.co.id, Senin
(19/10).Bhima pun menyebut, saat ini merupakan waktu yang tepat bila presiden melakukan
reshuffle . Pasalnya, perombakan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dan menyeluruh.
Namun, perombakan ini pun akan baik bila melihat komposisi menteri setelah reshuffle
dilakukan.
"Ini tergantung komposisi pasca reshuffle , apakah menterinya didominasi profesional, tentu itu
menjadi pertimbangannya. Tetapi kalau diputar-putar saja, itu-itu saja, itu tidak berpengaruh
juga," jelas dia. Bhima pun berharap bila terjadi perombakan menteri, menteri yang dipilih
didominasi oleh pihak yang kompeten dan profesional. Apalagi saat ini Indonesia tengah
menghadapi kondisi extraordinary , dan membutuhkan menteri dengan kajian dan pengalaman
yang kuat sehingga tidak perlu banyak penyesuaian.
Terlebih sejumlah menteri dari kabinet ini banyak yang harus belajar kembali dan tidak langsung
tancap gas ketika menjabat sebagai menteri. "Nah langsung dihajar pandemi, jadi adjusmentnya
lambat dilakukan," jelas dia.
Selain itu, banyaknya menteri yang berasal dari kalangan politik pun membuat kebijakan yang
dihasilkan pada 1 tahun masa pemerintahan kurang tepat. Dia juga mengatakan menteri-menteri
tersebut kurang sense of crisis.
Ini terlihat dari pemerintah yang menganggap remeh Covid-19 khususnya dari segi kebijakan
ekonomi. Bahkan, pemerintah juga sangat optimistis sehingga pelaku usaha tidak disiapkan
untuk menghadapi situasi terburuk.
Bhima pun memberikan berbagai catatan terhadap menteri-menteri ekonomi. Misalnya pada
Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dianggap lebih sibuk
membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan melupakan paket kebijakan ekonomi I hingga
XVI. Padahal, paket kebijakan ekonomi ini bisa ditingkatkan untuk mengurangi dampak pandemi
Covid-19.
Dia juga menilai Kemenko perekonomian kali ini belum mampu mengharmonisasikan kinerja
antara kementerian/lembaga bidang ekonomi.
86
