Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 88
Selanjutnya, Menko Maritim dan Investasi yang diisi oleh Luhut Panjaitan pun dianggap tidak
fokus. Luhut disebut melaksanakan pekerjaan yang bukan bidangnya."Seharusnya dia sekarang
ini mengurus terkait efektivitas tol laut kemudian bagaimana mempercepat komitmen-komitmen
investasi untuk masuk ke Indonesia. Tapi yang kemudian diurus menjadi satgas Covid-19. Dan
ini akhirnya dia tidak memiliki fokus yang spesifik," ujar Bhima.
Sementara catatan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ada. Bhina menilai Sri Mulyani belum
bekerja dengan maksimal. Ini terlihat dari relokasi anggaran yang tidak dilakukan secara
maksimal sementara pemulihan ekonomi lebih mengandalkan utang.
Padahal menurut Bhima, penerbitan utang ini akan menimbulkan berbagai permasalahan. Tak
hanya itu, dia juga menganggap Kemenkeu belum maksimal mendorong realisasi program
pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Bahkan, terjadi berbagai permasalahan teknis misalnya kementerian/lembaga yang berkali-kali
merevisi dipa. "Ini artinya kan panduan teknis dan pendampingan dari Kemenkeu pada
kementerian/lembaga terkait sehingga serapan bisa menjadi lebih cepat ini masih lemah,' kata
dia.
Tak hanya itu, Bhima pun menyoroti kinerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang
dianggap kurang kompeten. Menurutnya, Menaker seakan alpa di tengah kondisi adanya UU
Cipta Kerja dan di tengah banyaknya PHK.
Bhima menyebut, Menaker tidak mampu menjadi mediator di tengah konflik antara pengusaha
dan pekerja. Bahkan, menurut Bhima, pihak yang lebih banyak menjelaskan UU Cipta Kerja
justru BKPM.
"Padahal ini menyangkut hak-hak pekerja yang harusnya dimediasi oleh Kemnaker, dia dianggap
juga kemudian tidak tegas dalam melindungi pekerja lokal, ketika masa pandemi, TKA dari China
masih masuk ke Indonesia," katanya.Hal yang sama juga dilihat pada Menteri Pertanian yang
belum menunjukkan kinerja yang positif dalam hal produksi pangan. Bahkan, saat ini masih
banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ketika memasuki masa tanam.
Harga jual di level petani juga relatif rendah.
"Kementan juga malah sibuk bikin kalung anti corona yang kontra produktif di luar dari tugas
pokok dan fungsi (tupoksi)," jelasnya.
Menteri Perdagangan pun tak lepas dari sorotan Bhima. Menurut dia, belum ada terobosan dalam
kinerja ekspor dan masih mengandalkan pasar tradisional.
Dia pun menilai surplus neraca dagang yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut hanyalah
semu. Mengingat itu terjadi karena turunnya impor barang baku, modal dan konsumsi.
Padahal, Kemendag bersama dengan atase perdagangan dan kedutaan besar bisa saling
berkoordinasi untuk memperluas pasar di luar negeri, misalnya melihat barang apa yang bisa
Indonesia siapkan karena tingginya permintaan atas barang tersebut di tengah pandemi.
"Jadi kita harus membaca tren perubahan permintaan secara global maupun pemetaan pasar-
pasar alternatif lebih serius karena landscapenya berubah total dengan adanya pandemi,"
jelasnya.
Lalu, Menteri BUMN pun dianggap terlalu banyak mengeluarkan konsep tetapi aksinya minim.
Menurutnya, daripada melakukan holding, lebih baik dilakukan penyelamatan BUMN dalam
jangka pendek mengingat banyak BUMN yang mengalami kerugian finansial selama pandemi.
87
