Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 286

Ringkasan

              Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto , mengatakan para buruh menolak
              wacana pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021. Buruh
              pun berencana melakukan unjuk rasa besar-besaran ke Jakarta untuk memprotes hal tersebut.
              Persoalan penolakan Omnibus law UU Cipta Kerja pun, ujarnya, belum selesai. Tapi pemerintah
              asosiasi pengusaha malah meminta agar upah minimum tahun 2021 tidak naik, bahkan meminta
              diturunkan.



              KALAU UMP TAHUN INI TIDAK NAIK, BURUH BAKAL DEMO BESAR-BESARAN,
              OMNIBUS LAW SAJA BELUM SELESAI

              Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto , mengatakan para buruh menolak
              wacana pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021. Buruh
              pun berencana melakukan unjuk rasa besar-besaran ke Jakarta untuk memprotes hal tersebut.
              "Bahkan adanya keinginan upah minimum tahun 2021 turun dari upah minimum tahun 2020,
              sangat merugikan kaum buruh . Dengan tegas kaum buruh menyatakan menolak," kata Roy di
              Bandung, Selasa (20/10).

              Persoalan penolakan Omnibus law UU Cipta Kerja pun, ujarnya, belum selesai. Tapi pemerintah
              asosiasi pengusaha malah meminta agar upah minimum tahun 2021 tidak naik, bahkan meminta
              diturunkan.

              "Ini menimbulkan reaksi dari kalangan buruh, bahwa kenaikkan upah setiap tahun merupakan
              hal  yang  sangat  dinanti-nantikan  oleh  kaum  buruh  untuk  meningkatkan  daya  beli  atau
              konsumsi," ujarnya.

              Roy mengatakan faktanya, inflasi mengalami kenaikan. Upah minimum yang akan ditetapkan
              tahun 2020 berlaku efektif Januari 2021. Maka, ujarnya, sebagai dasar kenaikan upah tahun
              2021, bisa didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021.

              "Sebagaimana data yang dirilis oleh BI, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021
              sebesar 5,5%, menurut Pemerintah 5,0%, menurut IMF 6,1%, menurut ADB 5,1%, World Bank
              4,8%.  Data-data  tersebut  adalah  proyeksi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2021,
              sedangkan upah minimum berlaku pada tahun 2021 juga. Sehingga angka-angka tersebut bisa
              dijadikan  dasar  untuk  menetapkan  upah  minimum  tahun  2021,"  katanya.  Roy  menuturkan
              pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada konsumsi dan daya beli masyarakat.
              Ketika  pendapatan  buruh  lemah,  katanya,  maka  daya  beli  buruh  akan  turun  sehingga  akan
              berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

              "Bagaimana mungkin proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa tercapai kalau
              daya beli masyarakat rendah, bahkan mengalami penurunan. Pada triwulan kedua pertumbuhan
              ekonomi  Indonesia  minus  5,32%  sedangkan  triwulan  ketiga  masih  minus  1%  lebih,  padahal
              pemerintah sudah menyalurkan subsidi upah (BSU), tapi masih minus walaupun kecil minusnya
              sehingga Indonesia masuk resesi ekonomi," katanya.


              "Sekarang  dapat  kita  bayangkan  dengan  adanya  subsidi  saja  masih  minus  pertumbuhan
              ekonomi. Apalagi kalau buruh tidak naik upah atau upahnya turun. Daya beli buruh pasti semakin
              merosot karena kenaikan upah salah satunya adalah untuk menjaga daya beli atau konsumsi
              kaum buruh ," tuturnya.

              Roy mengatakan buruh akan melakukan perlawanan dengan melakukan aksi unjuk rasa besar-
              besaran di seluruh Indonesia. SPSI Bekasi, Karawang, Depok, dan Bogor, ujarnya, akan berunjuk
              rasa di Jakarta, Selasa (20/10).
                                                           285
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291