Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 288
"Transformasi BLK ini agar memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,"
kata Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis
Perencanaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas TA. 2020 (Rakorteker Bidang Lattas 2020) di
Makassar , Selasa (20/10).
Budi memaparkan, transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi minimal satu
Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), penyiapan kompetensi infrastruktur, dan tenaga pelatihan
pemerintah dan swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja. Khususnya dalam pengembangan
kurikulum dan metode pelatihan berbasis online serta integrasi proses pelatihan dan
penempatan.
Sementara dari segi persepsi, Kemnaker akan memperkuat sinergi industri UMKM. Di antaranya
peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang dan kampanye pelatihan
vokasi dan BLK yang masif.
Adapun segi substansi pelatihan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam
layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi, implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain
Serang, fokus pelatihan pada sektor prioritas (Manufaktur, Pariwisata dan Pertanian), dan
penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK UPTP dan UPTD.
"Aspek pelatihan juga mencakup penyiapan peserta pemagangan LN dapat dioptimalkan di BLK,
menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan, dan fokus
pelatihan lima Balai Besar Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja professional,"
paparnya.
Sedangkan dari segi sarana dan fasilitas, akan berfokus pada pemberdayaan dan implementasi
3R BLK. Yakni Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding.
Budi menambahkan, salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK adalah
integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan. Sebab, pengantar kerja/petugas antar kerja
akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat
langsung bekerja/wirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau
pelatihan wirausaha dan modal usaha.
"Pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan
yang telah dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN," katanya.
Untuk diketahui, saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Artinya, masih ada
18 Provinsi yang belum memiliki BLK UPTP, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan,
Lampung, DKI Jakarta , DIY, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan
Papua.
Adapun, keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru antara lain,
pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat, percepatan
pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi, dan meningkatkan kualitas
SDM di provinsi tersebut, sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi
di provinsi tersebut.
[rnd] Sedangkan dari segi sarana dan.
287
