Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 293
Sejumlah pernyataan dari pengusaha, ekonom, Dewan Pengupahan Nasional, hingga pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan setidaknya mengindikasikan bahwa upah minimum tahun
depan berpotensi turun dibandingkan tahun ini.Berikut ini, Bisnis akan menyajikan sejumlah
alasan yang menyebabkan upah minimum 2021 berpotensi turun dari tahun ini :
UPAH MINIMUM 2021 BERPOTENSI TURUN, INI PENJELASANNYA
Persoalan upah minimum pada 2021 akan terus menjadi isu hangat menjelang penetapannya
pada November tahun ini.
Sejumlah pernyataan dari pengusaha, ekonom, Dewan Pengupahan Nasional, hingga pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan setidaknya mengindikasikan bahwa upah minimum tahun
depan berpotensi turun dibandingkan tahun ini.Berikut ini, Bisnis akan menyajikan sejumlah
alasan yang menyebabkan upah minimum 2021 berpotensi turun dari tahun ini :
Negoisasi Bipartit
Wakil Ketua Umum Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha Bob Azam mengatakan sebaiknya
diserahkan kepada bipartit perusahaan untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi di
perusahaan masing-masing "Hampir semua negara menahan laju kenaikan upah minimumnya
dalam situasi ekonomi seperti ini, contohnya Vietnam. Kita jangan sampai jadi aneh sendirian.
Yang penting bipartite, kenaikan disesuaikan kondisi perusahaan masing-masing. Apalagi
sekarang mau pilkada, jangan sampai juga jadi alat politik," jelasnya, tak lama ini.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP
No.78/2015), pengaturan upah yang dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan
pengusaha di perusahaan yang bersangkutan dilakukan untuk pekerja dengan masa kerja 1
tahun atau lebih.
Selain itu, Bob mengatakan upah minimum tidak perlu dipatok tinggi. Upah riil serta insentif bagi
pekerja, ujarnya, dinilai lebih penting untuk diperhatikan dan perlu dibahas secara bipartit di
tengah situasi seperti saat ini.
Acuan yang Berubah Kementerian Ketenagakerjaan baru saja menerbitkan regulasi yang
merevisi ketentuan mengenai kebutuhan hidup layak (KHL).
Ketentuan terbaru mengenai KHL tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18
Tahun 2020 yang menggantikan Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup
Layak.
Berbeda dengan ketentuan terdahulunya, KHL kini terdiri atas 64 jenis komponen. Bertambah
dibandingkan jenis komponen pada aturan sebelumnya yang berjumlah 60.
"Ada KHL yang bertambah, berubah dan ada yang diperbaiki. Di antaranya penambahan televisi,
pulsa dan lainnya," kata Direktur Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani dalam keterangan resmi,
Senin (19/10/2020).
Sesuai pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP
Pengupahan), Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI & Jamsos) Haiyani Rumondang mengatakan terdapat amanat untuk peninjauan
Komponen dan Jenis KHL dalam jangka waktu 5 tahun melalui Peraturan Menaker dengan
mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Depenas telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada Oktober 2019
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.
292
