Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Judul Omnibus Law Cipta Kerja, 'Kado' Jokowi Buat Buruh
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201019121358-532-
560011/omnibus-law-cipta-kerja-kado-jokowi-buat-buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-20 09:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Aloysius Uwiyono (Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia) Hukum
positifnya UU 13/2003. Ketika kaidah heteronom (ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah/negara) dibandingkan dengan kaidah otonom (perjanjian kerja, kontrak dan
sebagainya), kaidah heteronom harus jadi standar, maksimum atau minimum. Nah, sepanjang
itu menyangkut hak pekerja dia adalah standar minimum

negative - Aloysius Uwiyono (Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia) Tidak
mungkin dalam UU Cipta kerja itu lebih rendah

negative - Aloysius Uwiyono (Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia) Kalau
konstruksi hukum begini, sama dengan BP3TKI. Menyerahkan pekerjanya ke pengguna. Pekerja
dengan perusahaan outsourcing itu tak mungkin ada hubungan karena pekerjaan dan perintah
ada di perusahaan pengguna, perusahaan outsourcing hanya urusan upah

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Itu kenapa kami menolak
penghapusan UMK dan upah sektoral bersyarat dalam UU Ciptaker. Upah minimum yang ada
aturannya saja dilanggar. Apalagi, pemerintah melegitimasi pelanggaran. Pasti ada yang bilang
karena persentase yang tidak bisa membayar 80 persen. Besar, tapi masa diikuti yang melanggar

negative - Bhima Yudhistira (Ekonom Indef) Di negara-negara maju, investor sangat menjunjung
fair labour practice dan decent work di mana hak-hak buruh sangat dihargai. Bukan sebaliknya,
malah menurunkan hak buruh. Berarti, bertentangan dengan prinsip negara maju

Ringkasan

Cuitan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) soal dukungan Bank Dunia (World Bank) atas Omnibus
Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) lewat twitter pribadinya, Sabtu (17/10), menggambarkan
besarnya ambisi pemerintah untuk mempertahankan beleid sapu jagat tersebut.

Tidak hanya melalui media sosial, pemerintah juga menggalang dukungan dan meminimalisir
opini negatif atas UU Ciptaker lewat berbagai cara, mulai dari melobi organisasi-organisasi besar

288