Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 39
KEMENAKER SIAPKAN EMPAT RPP UU CIPTA KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun empat rancangan peraturan pemerintah (RPP)
sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Keempatnya meliputi RPP tentang
pengupahan, tenaga kerja asing, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan jaminan kehilangan
pekerjaan.
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi vang diterima, Selasa (20/10).
Ida mengatakan, untuk penyusunan RPP, pihaknya sudah mematangkan konsep di internal
Kemenaker dan sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Pihaknya juga
memastikan keterlibatan stakeholder ketenagakerjaan, yakni dari serikat pekerja/buruh dan
pengusaha.
"Sosialisasi kepada pemda melalui dinas-dinas ketenagakerjaan juga sudah dan akan terus kami
lakukan. Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah.
Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ucap Ida.
Kemenaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap mentransformasi diri untuk
menjalankan UU Cipta Kerja. UU ini mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pelayanan kepada warga harus berkarakter empat lebih, yaitu lebih cepat, lebih
murah, lebih aman, dan lebih berintegritas. "Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada
perubahan yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan," ucap Ida.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan, metode omnibus law telah diterapkan di banyak negara secara parsial. Di
Indonesia, metode yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk
menciptakan lapangan kerja.
Selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun investasi mengalami kenaikan.
Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut. "Ini
adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita
apresiasi," ucap Hariyadi.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorr-ys Raweyai
mengapresiasi langkah pemerintah untuk membahas aturan turunan UU Cipta Kerja dengan
melibatkan stakeholder. "Dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini, mari kita kalau sepakat
sebagai stakeholder, samakan persepsi, satukan idealisme, komitmen kita untuk kepentingan
bangsa dan negara," ucap dia. (ark)
38
