Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 41

Judul               Baleg: UU Ciptaker Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qiitet428/baleg-uu-ciptaker-larang-
                                    perusahaan-kurangi-upah-buruh
                Jurnalis            Ratna Puspita
                Tanggal             2020-10-21 05:06:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Supratman  Andi  Agtas  (Ketua  Badan  Legislasi)  Saya  pastikan  nomenklatur  (upah
              minimum sektoral) kami hapus. Tapi kami tambah di aturan peralihan, bagi pekerja yang sudah
              menerima  lebih  tinggi  dari  upah  minimum  kabupaten/kota,  perusahaan  dilarang  membayar
              kurang dari upah minimum yang telah dia kemukakan

              negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Artinya, upah minimum sektoral tetap
              ada di dalam UU Cipta Kerja. Sekalipun nomenklaturnya kami hapus


              Ringkasan

              Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Undang-Undang Cipta
              Kerja melarang perusahaan mengurangi upah buruh. Perusahaan tidak boleh memangksa upah
              yang telanjur diberikan lebih tinggi sebelum nomenklatur upah minimum sektoral dihapus dalam
              UU Omnibus Law tersebut.

              Supratman mengatakan nomenklatur upah minimum sektoral dalam pasal 89 Undang-Undang
              Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  memang  sudah  disepakati  oleh  DPR  dan
              Pemerintah  untuk  dihapuskan  dengan  UU  Cipta  Kerja.  Sehingga  yang  dikenal  di  Indonesia,
              setelah berlakunya UU Cipta Kerja, hanya upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.



              BALEG: UU CIPTAKER LARANG PERUSAHAAN KURANGI UPAH BURUH

              Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Undang-Undang Cipta
              Kerja melarang perusahaan mengurangi upah buruh. Perusahaan tidak boleh memangksa upah
              yang telanjur diberikan lebih tinggi sebelum nomenklatur upah minimum sektoral dihapus dalam
              UU Omnibus Law tersebut.

              "Saya pastikan nomenklatur (upah minimum sektoral) kami hapus. Tapi kami tambah di aturan
              peralihan, bagi pekerja yang sudah menerima lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota,
              perusahaan dilarang membayar kurang dari upah minimum yang telah dia kemukakan," kata
                                                           40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46