Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 43
Judul Buruh Menolak Ikut Membahas Aturan Turunan
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Age
Tanggal 2020-10-21 05:05:00
Ukuran 108x205mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 89.100.000
News Value Rp 267.300.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSB- . SI))
Memang benar, tidak semua yang kita perjuangkan itu diabaikan (pemerintah), tetapi justru
yang inti dan penting itu hilang
positive - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)) Saya mendorong
memakai forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional untuk membahas RPP turunan RUU Cipta
Kerja, bukan forum tripartit sementara seperti ini
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kalau dikasih
kesempatan tapi tak diambil, ya, tinggalkan. Negara harus tegas
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Di sektor saya
(hotel dan restoran) terasa sekali bebannya karena di tempat kami banyak yang berstatus
kontrak. Tetapi, kita ini kan harus sama-sama take and give
Ringkasan
Rancangan peraturan turunan perihal sejumlah isu krusial di bidang ketenagakerjaan dalam
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dibahas. Serikat pekerja memutuskan menarik diri
dari proses pembahasan dan memilih jalur lain untuk menyuarakan penolakan atas RUU sapu
jagat tersebut.
Proses pembahasan rancangan peraturan turunan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
dimulai lewat rapat perdana di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (20/10/2020) siang. Rapat
"Kick off the Tripartite Meeting Pembahasan Peraturan Pelaksanaan Substansi Ketenagakerjaan
UU Cipta Kerja" itu mengundang 24 orang perwakilan konfederasi dan serikat pekerja/buruh.
Namun, mayoritas tak hadir.
Sekretaris Jenderal Kemen-terian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pembahasan
rancangan peraturan turunan ditargetkan rampung pada November 2020 sesuai target tenggat
satu bulan dari Presiden Joko Widodo. Ada empat rancangan peraturan pemerintah terkait
kluster ketenagakerjaan. (AGE)
42