Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

BURUH MENOLAK IKUT MEMBAHAS ATURAN TURUNAN

Rancangan peraturan turunan perihal sejumlah isu krusial di bidang ketenagakerjaan dalam
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dibahas. Serikat pekerja memutuskan menarik diri
dari proses pembahasan dan memilih jalur lain untuk menyuarakan penolakan atas RUU sapu
jagat tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan turunan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
dimulai lewat rapat perdana di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (20/10/2020) siang. Rapat
"Kick off the Tripartite Meeting Pembahasan Peraturan Pelaksanaan Substansi Ketenagakerjaan
UU Cipta Kerja" itu mengundang 24 orang perwakilan konfederasi dan serikat pekerja/buruh.
Namun, mayoritas tak hadir.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSB-SI) Elly Rosita Silaban, Selasa,
menyatakan, buruh menolak karena sedang menyiapkan rencana uji formil dan materi RUU Cipta
Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Kehadiran buruh di dalam rapat pembahasan rancangan aturan
turunan sama halnya mengakui keabsahan RUU Cipta Kerja.

Selain itu, buruh juga mengkhawatirkan proses pembahasan rancangan peraturan turunan tidak
jauh berbeda dengan forum-forum tripartit sebelumnya. KSBSI sempat terlibat dalam forum
tripartit yang digagas pemerintah untuk membahas substansi kluster ketenagakerjaan di draf
RUU Cipta Kerja. Namun, menurut Elly, proses itu menjadi formalitas belaka. Tuntutan utama
buruh, misalnya terkait kepastian kerja dan perlindungan bagi pekerja perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) dan pekerja alih daya, tidak diakomodasi pemerintah.

"Memang benar, tidak semua yang kita perjuangkan itu diabaikan (pemerintah), tetapi justru
yang inti dan penting itu hilang," kata Elly.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi, yang terkesan kerap berkompromi
dengan pemerintah, juga memutuskan tak hadir dalam forum tripartit. KSPN memilih
menyiapkan uji materi ke MK. "Saya mendorong memakai forum Lembaga Kerja Sama Tripartit
Nasional untuk membahas RPP turunan RUU Cipta Kerja, bukan forum tripartit sementara seperti
ini," katanya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, agar proses
penyusunan rancangan peraturan turunan berlangsung terbuka, sebaiknya perwakilan unsur
serikat pekerja dan buruh terlibat dalam forum tripartit.

"Kalau dikasih kesempatan tapi tak diambil, ya, tinggalkan. Negara harus tegas," katanya.

Hariyadi mengatakan, pengusaha sebenarnya juga mendapat beban baru lewat RUU Cipta Kerja.
Ia mencontohkan ketentuan kewajiban kompensasi bagi pekerja PKWT yang sudah habis masa
kontraknya.

"Di sektor saya (hotel dan restoran) terasa sekali bebannya karena di tempat kami banyak yang
berstatus kontrak. Tetapi, kita ini kan harus sama-sama take and give," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pembahasan
rancangan peraturan turunan ditargetkan rampung pada November 2020 sesuai target tenggat
satu bulan dari Presiden Joko Widodo. Ada empat rancangan peraturan pemerintah terkait
kluster ketenagakerjaan. (AGE)

43