Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 99
Judul Kemenaker Gandeng Pengusaha dan Serikat Pekerja Susun Empat RPP
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/354462-kemenaker-gandeng-
pengusaha-dan-serikat-pekerja-susun-empat-rpp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-21 01:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Kami menyiapkan empat RPP sebagai
turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu kan kita punya waktu tiga bulan, tapi
lebih cepat kan lebih baik
positive - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Sosialisasi kepada pemda melalui dinas-
dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan. Ini penting karena dinas adalah ujung
tombak informasi dan layanan warga di daerah
positive - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan
ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Ini adalah salah satu
langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita apresiasi
neutral - Yorrys Raweyai (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini, mari kita kalau sepakat sebagai stakeholder,
samakan persepsi, satukan idealisme, komitmen kita, untuk kepentingan bangsa dan negara
Ringkasan
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya tengah menyusun empat
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta
Kerja. Penyusunan empat aturan turunan itu melibatkan pengusaha dan serikat pekerja di
Indonesia dengan harapan dapat rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama.
KEMENAKER GANDENG PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA SUSUN EMPAT RPP
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya tengah menyusun empat
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta
98