Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 100
Kerja. Penyusunan empat aturan turunan itu melibatkan pengusaha dan serikat pekerja di
Indonesia dengan harapan dapat rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," ujarnya dikutip dari siaran pers
yang diterima, Selasa (20/10).
Empat RPP itu ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam
penyusunannya, kata Ida, pihaknya telah mematangkan konsep di internal kementerian dan
berkoordinasi dengan K/L terkait.
"Sosialisasi kepada pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ujarnya.
Ida menambahkan, pihaknya memastikan keterlibatan stakeholder ketenagakerjaan, yakni dari
Serikat Pekerja/Buruh dan pengusaha. Ia juga mendorong agar pemerintah dan pihak lain
bersiap diri untuk menjalankan apa yang tertuang di dalam UU Cipta Kerja.
"Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan
ketenagakerjaan," ujarnya.
Dari siaran pers yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi
Sukamdani menyatakan, metode omnibus law telah diterapkan di banyak negara secara parsial.
Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk
menciptakan lapangan kerja.
Hariyadi menambahkan, selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun
investasi mengalami kenaikan. Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja lahir untuk menjawab
persoalan tersebut.
"Ini adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita
apresiasi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys
Raweyai mengapresiasi langkah pemerintah untuk membahas aturan turunan UU Cipta Kerja
dengan melibatkan stakeholder.
"Dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini, mari kita kalau sepakat sebagai stakeholder,
samakan persepsi, satukan idealisme, komitmen kita, untuk kepentingan bangsa dan negara,"
ucapnya. (OL-7).
99
