Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

kerja sangat merugikan semua pihak. Tanpa penanganan yang baik, kampanye tadi bisa
merusak kontribusi sawit terhadap negara. Padahal, peranan sawit telah terbukti menyerap 16
juta tenaga kerja," ujar Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pernyataan ini diungkapkannya dalam dialog webinar bertemakan "Bedah UU Cipta Kerja Bagi
Sawit Borneo Berkelanjutan", Kamis (6 Mei 2021) yang diselenggarakan oleh Majalah Sawit
Indonesia dan Borneo Forum. Dialog ini dihadiri Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI) serta
pembicara lainnya yaitu Yuli Adiratna (Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
Kemenaker RI), Nursanna Marpaung (Sekretaris Eksekutif JAPBUSI), dan Sumarjono Saragih
(Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI).

Ia berpendapat, UU Cipta Kerja (Ciptaker), harus dipandang positif karena memperbaiki,
menyempurnakan, dan melindungi pihak pengusaha maupun pekerja. Sebab, UU Cipta Kerja
menjawab masalah upah rendah, jam kerja panjang, perlindungan hak pekerja, buruh kerja
harian lepas, perjanjian kerja waktu tertentu, mencegah pekerja anak, dan melindungi pekerja
perempuan dari tindakan kekerasan. Seluruh persoalan tersebut kerap kali diangkat untuk
menyerang sawit.

Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI menyebutkan sangat sepakat bahwa perubahan yang tertuang dalam
UU Cipta Kerja idealnya disikapi positif oleh pelaku usaha dan pekerja. Implementasi regulasi
akan meningkatkan daya saing Indonesia, kemudahan perizinan, dan membuka peluang ekspor.

"UU Cipta Kerja akan meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar global dan
memperkuat citra positif kelapa sawit berkelanjutan. Termasuk dengan menerapkan kewajiban
ISPO yang telah mengadopsi 12 target SDG's dari 17 target," jelasnya.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI),
mengatakan, industri sawit selama tiga tahun terakhir menghadapi gempuran kampanye negatif
yang berkaitan ketenagakerjaan. Kalau dulu, kampanye negatif memakai isu orang hutan dan
lingkungan tetapi sekarang isunya beralih pekerja perempuan dan anak. "Semakin ke sini
serangan terhadap kampanye semakin spesifik. Sekarang, bukan lagi industrinya yang diserang.
Melainkan perusahaan. menjadi objek kampanye negatif," ungkapnya.

Joko menyarankan perlunya memanfaatkan UU Cipta kerja untuk memperbaiki keadaan dan
meminimalkan resiko atas kampanye tersebut. Ada tiga prasyarat perlu dijalankan pelaku usaha
untuk mengadopsi UU Cipta Kerja.

Pertama, pelaku usaha dan pekerja menyamakan persepsi terhadap UU Cipta Kerja dan
peraturan pelaksana. Kedua, pembinaan hubungan industrial menjadi prioritas tidak ada pilihan
lain bahwa pemberi kerja dan pekerja harus harmonis.

Ketiga, pelaku usaha harus memperbaiki praktek ketenagakerjaan yang baik sesuai regulasi.
Dalam konteks sustainability, maka aspek ketenagakerjaan menjadi penting sebagaimana diatur
prinsip dan kriteria ISPO.

Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia
mengatakan organisasinya telah membangun kerjasama yang baik dengan GAPKI semenjak
2017 melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan dan workshop bersama di beberapa wilayah
dan riset tentang pekerja perempuan bersama HUKATAN. [ipe].

76