Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 80
"Aturannya sudah jelas dan tegas, tinggal ketegasan pemerintah menegakkan aturan ini saja,"
ungkap Roy.
Roy pun menegaskan, pihak pemerintah harus berperan sebagai pengawas perusahaan untuk
menunaikan kewajiban membayar THR. Pemerintah pun memiliki kewajiban untuk mengenai
sanksi kepada perusahaan yang menunda-nunda THR sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Pemerintah harus berperan sebagai pengawas dengan memberikan sanksi pertama denda 5%
dari jumlah THR yang harus dibayarkan. Kemudian, kalau tidak dilaksanakan juga, harus bisa
sampai ada tindakan pencabutan izin usaha secara administratif," tegas Roy.
Terkait dengan sanksi, hal itu telah diatur juga dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR. Pekerja yang merasa belum dipenuhi hak THR-nya bisa membuat
laporan ke posko pengaduan yang disediakan oleh Kemnaker di setiap wilayah.
79
