Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

SERIKAT BURUH MINTA PEMERINTAH LEBIH TEGAS SOAL PEMBAYARAN THR

LENGKONG, -- Sepekan menjelang Hari Raya Idulfitri, serikat buruh Jabar mengingatkan
pemerintah dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR).

Sekitar 700 anggota SP TSK SPSI (Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia) menggelar aksi di Jalan Soekarno-Hatta Bandung pada Kamis, 6 Mei 2021,
tepatnya di depan PT Masterindo Jaya Abadi.

Perusahaan tersebut diketahui telah mem-PHK sebanyak 1.142 pegawai anggota serikat pada
tanggal 28 April 2021. Meskipun tanggal tersebut belum memasuki sepekan sebelum Idulfitri,
perusahaan yang bergerak di bidang tekstil itu tetap wajib membayar THR kepada pegawai yang
di-PHK sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2016.

Roy Jinto Ferianto, ketua DPD KSPSI (Dewan Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia) Jabar, turut menyampaikan perhatiannya kepada kasus yang dialami ribuan
anggota serikat buruh Masterindo Jaya Abadi yang belum memperoleh haknya.

Menurut penelusuran KSPSI, sebenarnya PT Masterindo Jaya Abadi masih melakukan operasional
di atas tanggal 29 April 2021 ketika perusahaan itu menyatakan telah tutup usaha. Ada sekitar
200 pekerja yang masih beroperasi dan mereka pun sudah memperoleh THR.

"Faktanya, setelah menyatakan penutupan operasional tersebut, perusahaan tidak tutup. Ada
200 karyawan yang masih bekerja sampai saat ini dan THR-nya sudah dibayar. Justru karyawan
yang menggugat inilah yang nggak boleh masuk ke pabrik dan tidak boleh bekerja," ujar Roy
melalui panggilan telepon, Kamis, 6 Mei 2021.

Ketidakbenaran soal penutupan perusahaan menjadi alasan kuat yang memenangkan para buruh
yang menggugat di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pada 30 Desember 2020. Akan tetapi,
pihak perusahaan mengajukan banding yang sudah naik ke tahap kasasi.

Perusahaan pun menolak untuk membayar THR dengan alasan proses kasasi yang belum
rampung. Tidak hanya THR, pesangon yang wajib dibayarkan pasca-PHK pun belum diterima
oleh buruh.

Sementara itu, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan, "Bagi seorang karyawan tetap
(pekerja yang dipekerjakan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,
maka ia tetap berhak THR".

Dengan kata lain, jika hubungan pekerja berakhir dalam jangka waktu 30 hari sebelum Hari Raya
Keagamaan, maka pekerja yang bersangkutan tetap berhak atas THR. Namun sebaliknya, jika
hubungan kerjanya berakhir lebih lama dari 30 hari, maka hak atas THR dimaksud gugur.
Para buruh yang di-PHK sempat bekerja selama 17 hari pada bulan Ramadan. Artinya, mereka
dikeluarkan daei perusahaan 13 hari sebelum perayaan Idulfitri dan masih berhak memperoleh
THR.

"Posisi teman-teman Masterindo sudah dua minggu kerja di bulan puasa, kemudian dilarang
masuk kerja dan PHK. Artinya, secara otomatis ada hak THR yang muncul dan kewajiban
pengusaha untuk membayar itu," kata Roy.

Roy selaku perwakilan KSPSI pun menyampaikan, harus ada ketegasan dari pemerintah terkait
dengan permasalahan THR tersebut. Pasalnya, sudah ada aturan yang jelas-jelas mengatur soal
itu.

78