Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021

DURASI MAKSIMAL PEKERJA KONTRAK JADI 5 TAHUN, INI ALASANNYA

JAKARTA -- Pemerintah menetapkan durasi maksimal untuk perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) selama 5 tahun seiring berlakunya Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja.

Durasi yang tertuang dalam turunan dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja itu lebih lama
dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyebutkan PKWT maksimal berlangsung selama 2 tahun dengan perpanjang maksimal 1
tahun.

Dalam hal PKWT dalam jangka waktu tertentu belum selesai dalam 5 tahun kontrak antara
pekerja dan pemberi kerja, PP ini juga mengizinkan perpanjangan kontrak, asalkan tidak lebih
dari lima tahun.

"PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun. Dalam hal jangka
waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat
dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya
tidak lebih dari 5 tahun," demikian bunyi Pasal 8 aturan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat dimintai konfirmasi mengenai alasan perbedaan
durasi maksimal kontrak menjelaskan bahwa perubahan dilakukan untuk mengakomodasi
kebutuhan pekerjaan jangka pendek yang umumnya rampung dalam kurun 5 tahun. Dia pun
mengemukakan bahwa batas 5 tahun ini bakal memberi kepastian hukum bahwa PKWT tidak
dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya terus-menerus.

"Penentuan batas waktu tersebut untuk memberikan kepastian hukum bahwa PKWT tidak dapat
dilakukan untuk jenis pekerjaan yang sifatnya terus-menerus dan hanya dapat dilakukan untuk
pekerjaan yang sifatnya sementara," kata Ida dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu
(24/2/2021).

Pasal 5 PP No. 35/2021 sendiri mengidentifikasi PKWT dalam dua jenis yakni berdasarkan jangka
waktu dan berdasarkan selesainya pekerjaan. Untuk PKWT berdasarkan jangka waktu ditujukan
untuk pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, bersifat
musiman, atau berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang
masih dalam percobaan atau penjajakan.

Sementara itu, untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan dibuat untuk pekerjaan yang
sekali selesai atau pekerjaan yang sifatnya sementara.

"Dengan demikian PKWT dibuat atas kesepakatan pengusaha dan pekerja, tetapi dengan
batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ida mengemukakan bahwa penyerapan tenaga kerja ke depannya bisa lebih tepat
bila dikaitkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, baik pekerjaan sementara maupun yang
sifatnya terus-menerus. Dia memastikan perubahan durasi maksimal ini bertujuan untuk
melindungi pekerja yang banyak terserap di jenis pekerjaan sementar dengan lebih optimal.
"Perlindungan bagi pekerja PKWT sama dengan pekerja tetap, termasuk dalam pemenuhan hak
atas kompensasi berakhirnya hubungan kerja," katanya.

Beleid ini juga menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib memberi kompensasi kepada pekerja
dengan PKWT ketika hubungan kerja berakhir. Besaran kompensasi diberikan sesuai dengan
sejumlah ketentuan yakni pekerja kontrak selama 12 bulan secara terus-menerus menerima

34