Page 435 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

"Tidak hanya memperkuat kerangka hukum dan melindungi HAM, tetapi juga mengadvokasi
transparansi pada rantai pasok perikanan dengan harapan dapat mencegah segala bentuk
eksploitasi ke depannya," jelas Cohen.

Meski demikian, salah satu pembicara dalam webinar Co-Director COS James Leape menyebut,
pelanggaran HAM di atas kapal ikan tidak bisa diselesaikan melalui advokasi saja. Baik
pemerintah maupun pengusaha juga harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah
tersebut.

"Contohnya, permasalahan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan ( unsustainable fishing
practice ). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat aturan ketat. Sementara,
pengusaha dan konsumen menggunakan kemampuan pasarnya untuk memberikan insentif
terhadap pelaku penangkapan ikan yang menerapkan praktik penangkapan ikan secara
berkelanjutan," ujar Leape.

Leape pun mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena memiliki undang-undang untuk
melindungi pekerja migran di luar negeri, khususnya untuk yang bekerja di tengah laut.

Ia melihat adanya potensi melibatkan pembeli produk perikanan dunia agar lebih bertanggung
jawab dengan cara memberikan insentif agar kapal-kapal ikan asing mematuhi aturan dan
memperlakukan pekerjanya sebagaimana mereka harus diperlakukan.
"Pemerintah Indonesia punya peran penting untuk melindungi pekerja migrannya di kapal asing
karena sangat banyak pekerja Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing dan terekspos dengan
permasalahan HAM," ucap Leape.

Suara ABK Perikanan Indonesia Terkait pelanggaran HAM ABK, Direktur Dukungan Penegakan
Hukum dan Akses Terhadap Keadilan IOJI Fadilla Octaviani mengatakan, pihaknya telah
mengidentifikasi 10 permasalahan struktural dari permasalahan tersebut.

Salah satunya yakni relasi kuasa yang tidak seimbang antara perusahaan perekrut dan ABK. Ini
menyebabkan pekerja tidak memiliki posisi tawar sejak tahap perekrutan.

"Perjanjian kerja diberikan satu hari sampai satu jam. Mereka tidak diberi kesempatan
berkonsultasi terkait perjanjian kerja dengan siapapun. Bahkan, dipaksa untuk menandatangani
surat pernyataan pembayaran denda apabila tidak menyelesaikan masa kerja." Ucap Fadilla.

Fadilla juga mengungkapkan, lemahnya pengawasan pemerintah berdampak pada tidak
terpenuhinya hak ABK dari sejak sebelum, selama, dan setelah bekerja.

"Ada hampir 10 jenis biaya yang dibebankan kepada ABK, seperti biaya pengurusan paspor, visa,
medical check-up, uang charge penempatan, biaya broker, hingga biaya penipuan yang
mengatasnamakan program G to G pemerintah" jelas Fadilla.
Selain itu, persoalan gaji merupakan permasalahan paling besar. banyak modus dilakukan oleh
perusahaan, dari pemotongan gaji, permainan kurs, menolak membiayai kepulangan ABK,
hingga gaji yang tidak pernah dibayarkan.

"Mayoritas ABK lebih memilih gajinya dibayarkan oleh pemilik kapal secara langsung karena tidak
ada pemotongan gaji sehingga mereka dapat memastikan kapan gajinya dikirim. Salah satu ABK
menunjukkan nota dimana tidak menerima gaji selama enam bulan karena berbagai potongan
yang diterapkan perusahaan," ucap Fadilla Praktik pelanggaran tersebut terus dibiarkan oleh
pemerintah dan kerap terjadi pada kapal dengan bendera yang sudah terbukti sering melakukan
praktik eksploitatif dan pelanggaran HAM.

434