Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 434
Ringkasan
Perlindungan terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bertugas di kapal asing masih
tergolong lemah. Hingga saat ini, ABK Indonesia masih kerap mengalami eksploitasi. Menurut
riset Universitas Coventry pada 2016, kasus ketenagakerjaan paling banyak membelit ABK
Indonesia. Jumlahnya mencapai 48,4 persen atau 1.148 kasus.
SENGKARUT PERMASALAHAN PELANGGARAN HAM TAK KUNJUNG USAI, IOJI
ANGKAT SUARA ABK PERIKANAN INDONESIA
JAKARTA, - Perlindungan terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bertugas di kapal
asing masih tergolong lemah. Hingga saat ini, ABK Indonesia masih kerap mengalami eksploitasi.
Menurut riset Universitas Coventry pada 2016, kasus ketenagakerjaan paling banyak membelit
ABK Indonesia. Jumlahnya mencapai 48,4 persen atau 1.148 kasus.
Kemudian, disusul kasus penyelundupan manusia sebanyak 35,1 persen atau 833 kasus dan
perdagangan manusia sebanyak 12,1 persen atau 287 kasus.
Khusus untuk ABK yang bekerja di kapal ikan asing, sepanjang 2020 Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) menangani 432 kasus ABK sea-based dan memfasilitasi pemulangan
22.553 ABK. Pengaduan tertinggi adalah terkait gaji yang tidak dibayarkan maupun gaji yang
tidak layak.
Catatan serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Ocean Justice
Initiative (IOJI) selama November 2020 sampai Februari 2021.
CEO IOJI Achmad Santosa menjelaskan, banyak ditemukan praktik-praktik ilegal dan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada proses sebelum, selama, dan setelah ABK bekerja
masih marak terjadi di kapal-kapal ikan asing.
Masih berdasar penelitian yang dilakukan IOJI, Ota pun mengungkapkan lima akar masalah dari
lemahnya perlindungan terhadap ABK Indonesia.
"Kelimanya adalah belum adanya seperangkat peraturan pelaksanaan UU Nomor 18 tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menjabarkan bentuk perlindungan,
duplikasi kewenangan dalam proses rekrutmen dan penempatan, belum adanya database ABK
yang terintegrasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar HAM dan pelaku
kejahatan. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang belum efektif, serta rendahnya
kesadaran dan pengetahuan mengenai hak-hak dasar oleh para ABK," terang Ota dalam webinar
"Mempertanyakan Komitmen Multi-Pihak dalam Melindungi ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing",
Rabu (14/4/2021).
Pada kesempatan yang sama, Founding Director Stanford Center for Human Rights and
International Justice (CHRIJ) David Cohen menjelaskan, pemberantasan perdagangan manusia
dan perbudakan modern, khususnya di sektor perikanan dan kelautan, memang tidak mudah.
"Sektor perikanan kondisinya semakin buruk karena pekerja berada jauh di tengah laut, bahkan
di laut lepas atau zona ekonomi eksklusif negara lain. Mereka berada di sana untuk waktu yang
lama sehingga sulit terdeteksi keberadaanya. Hal ini menunjukkan kerentanan yang absolut,"
ujar Cohen.
Cohen menambahkan, CHRIJ dan Stanford Center for Ocean Solution (COS) telah berkolaborasi
dengan IOJI untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di atas kapal.
433
