Page 436 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 436
Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Pemerintah dapat menghentikan
penempatan pekerja migran Indonesia pada jabatan tertentu dengan pertimbangan pelindungan
HAM.
Siapkan regulasi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan pemerintah akan terus
berusaha melindungi pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk ABK.
Untuk itu, pemerintah mengebut untuk menyelesaikan peraturan turunan dari UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Beleid tersebut, kata Ida, juga mengatur tentang penempatan dan perlindungan awak kapal dan
pelaut perikanan yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara.
Ida mengakui beleid dari pemerintah saat ini masih belum menyeluruh. Akan tetapi, aturan
turunan disusun mengacu pada konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yakni
Maritime Labor Convention 2006, Work in Fishing Convention 2007 No 188 (ILO C188), serta
peraturan perundang-undangan nasional lain di bidang pelayaran, kelautan, dan perikanan.
"Jika nanti terbit, diharapkan permasalahan dualisme kewenangan, database, dan lemahnya
pengawasan tidak muncul lagi," jelas Ida.
Saat ini, lanjut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mengusahakan kerja
sama bilateral dengan negara penempatan awak kapal melalui memorandum of understanding
(MoU).
Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan ILO untuk peningkatan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) pengawas, melakukan inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan
pengawas perikanan, serta melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan yang
menempatkan pekerja migran perikanan sehingga dalam operasionalnya tidak melanggar
aturan.
"Saya berpandangan bahwa pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung
di dalamnya mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama sehingga laut Indonesia dapat
dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri dengan awak kapal perikanan kita tidak harus bekerja di
kapal asing," kata Ida.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang juga menyampaikan keynote speech pada webinar
mendukung langkah pemerintah untuk segera menyelesaikan aturan terkait PMI.Pasalnya,
masalah tersebut berasal dari carut marutnya tata kelola penempatan dan perlindungan ABK.
"Harapannya, implementasi undang-undang perlindungan pekerja migran indonesia (PPMI) akan
menjadi jawaban atas masalah ini," jelas Benny.
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi permasalahan ABK Indonesia.
Pasalnya, masalah ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak.
Sebagai bagian dari pemerintah, Benny memastikan bahwa BP2MI akan terus berusaha untuk
membantu ABK yang mengalami masalah, terutama yang ada di kapal ikan asing.
Upayakan diplomasi dan penegakan hukum Rumitnya pemecahan pelanggaran HAM yang
dialami ABK Indonesia diamini Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) Negeri Andy Rachmianto.
Saat mengisi webinar IOJI pada hari kedua, ia memaparkan bahwa berdasarkan catatan
Kemenlu, ada 1.450 kasus pelanggaran hukum terjadi di kapal perikanan asing pada tahun 2020.
Angka tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni 1.079 kasus
pada 2018 dan 1.095 kasus pada 2019.
435
