Page 437 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

"Adanya pandemi membuat pelanggaran hukum terhadap ABK semakin meningkat. Perbatasan
ditutup, baik itu di udara maupun laut. Para ABK ini mau tak mau harus tetap di kapal. Selain
itu, ekonomi perusahaan yang memburuk di masa pandemi juga menjadi faktor utama pemicu
pelanggaran hukum," kata Andy.

Seperti diketahui, pandemi berdampak besar pada sektor ekonomi di berbagai bidang, termasuk
sektor perikanan dan kelautan.

Lantaran hal tersebut, tambah Andy, banyak perusahaan melakukan pelanggaran, mulai dari
tidak membayar gaji ABK, tidak menyediakan fasilitas yang layak, hingga tidak mengizinkan ABK
kembali ke negara asal.

Guna membereskan masalah tersebut, pemerintah berusaha sebaik mungkin membantu para
ABK lepas dari kondisi tersebut.

"Sejumlah langkah kami jalankan, seperti melakukan diplomasi dengan negara bendera kapal,
memfasilitasi kepulangan ABK, memenuhi hak-hak ABK, dan mendampingi mereka yang menjadi
korban perdagangan manusia," terang Andy.

Senada dengan Andy, Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Pemberantasan Sindikat Pengiriman
Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Komisaris Jenderal (Purn) Suhardi Alius mengatakan,
melindungi keberadaan ABK di kapal asing sudah menjadi kewajiban semua pihak, terutama
pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum memiliki peran yang penting.

"Agar menimbulkan efek jera. Jangan semata-mata hanya diberi sanksi administrasi, tapi malah
tidak pernah dicukupi. Jadi, (harus) dengan penegakan hukum, apalagi sekarang sudah ada
undang-undang yang mengatur," tegas Suhardi.

Maka dari itu, agar perlindungan terhadap ABK tepat sasaran, undang-undang perlindungan
yang sudah ada harus diimplementasikan dengan baik.

"Dengan segala hormat, aturan berskala internasional atau nasional yang ada saat ini belum
dipraktikkan dengan semestinya. Kita harus mempertanyakan komitmen semua pihak mengenai
masalah penegakan hukum ini," imbuh Suhardi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Indonesian Fisherman Manning Agency
Indonesian Fisherman Manning Agency (IFMA) Sonny Pattiselanno mengatakan, ia menyetujui
penegakan dan penindakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan praktik ilegal harus
dilakukan secara adil.

Bahkan, Hingga saat ini, IFMA telah mengeluarkan beberapa perusahaan dari keanggotaanya
karena dugaan praktik ilegal.

"IFMA melakukan konsolidasi organisasi melalui pembinaan kepada anggota, seperti untuk
memitigasi penempatan non-prosedural pelaut, mengusulkan moratorium perekrutran dan
pengiriman pelaut ke kapal maupun yang diusahakan oleh pengusaha asal Cina, dan memberikan
peringatan kepada pemilik kapal yang melakukan pelarungan tidak sesuai prosedur
internasional". ujar Sonny.

Selain penegakan hukum, Deputy Director dari Stanford COS Elizabeth Selig menyampaikan
bahwa transparansi merupakan peluang yang dapat diterapkan dalam rantai pasok tenaga kerja
perikanan sejak tahap rekrutmen, khususnya pada sektor pembayaran gaji.
"Pada Juni 2017 para pemimpin perusahaan tuna di dunia (pembeli, perdagang, dan retailer )
mendeklarasikan komitmen untuk menghapus segala bentuk perbudakan pada rantai pasok
perikanan tuna", ucap Liz Bagi pekerja, transparansi dapat memberdayakan ABK untuk lebih

436