Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 433
berkonsultasi terkait perjanjian kerja dengan siapapun. Bahkan, dipaksa untuk menandatangani
surat pernyataan pembayaran denda apabila tidak menyelesaikan masa kerja
negative - Fadilla Octaviani (Direktur Dukungan Penegakan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan
IOJI) Perjanjian kerja diberikan satu hari sampai satu jam. Mereka tidak diberi kesempatan
berkonsultasi terkait perjanjian kerja dengan siapapun. Bahkan, dipaksa untuk menandatangani
surat pernyataan pembayaran denda apabila tidak menyelesaikan masa kerja.
negative - Fadilla Octaviani (Direktur Dukungan Penegakan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan
IOJI) Ada hampir 10 jenis biaya yang dibebankan kepada ABK, seperti biaya pengurusan paspor,
visa, medical check-up, uang charge penempatan, biaya broker, hingga biaya penipuan yang
mengatasnamakan program G to G pemerintah
negative - Fadilla Octaviani (Direktur Dukungan Penegakan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan
IOJI) Mayoritas ABK lebih memilih gajinya dibayarkan oleh pemilik kapal secara langsung karena
tidak ada pemotongan gaji sehingga mereka dapat memastikan kapan gajinya dikirim. Salah satu
ABK menunjukkan nota dimana tidak menerima gaji selama enam bulan karena berbagai
potongan yang diterapkan perusahaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika nanti terbit, diharapkan permasalahan
dualisme kewenangan, database, dan lemahnya pengawasan tidak muncul lagi
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berpandangan bahwa pendayagunaan
potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya mutlak dilakukan untuk
kepentingan bersama sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri
dengan awak kapal perikanan kita tidak harus bekerja di kapal asing
neutral - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Harapannya, implementasi undang-undang
perlindungan pekerja migran indonesia (PPMI) akan menjadi jawaban atas masalah ini
negative - Andy Rachmianto (Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) Negeri) Adanya pandemi membuat pelanggaran hukum terhadap ABK semakin
meningkat. Perbatasan ditutup, baik itu di udara maupun laut. Para ABK ini mau tak mau harus
tetap di kapal. Selain itu, ekonomi perusahaan yang memburuk di masa pandemi juga menjadi
faktor utama pemicu pelanggaran hukum
negative - Andy Rachmianto (Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) Negeri) Sejumlah langkah kami jalankan, seperti melakukan diplomasi dengan negara
bendera kapal, memfasilitasi kepulangan ABK, memenuhi hak-hak ABK, dan mendampingi
mereka yang menjadi korban perdagangan manusia
negative - Suhardi Alius (Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Pemberantasan Sindikat
Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Komisaris Jenderal (Purn)) Agar
menimbulkan efek jera. Jangan semata-mata hanya diberi sanksi administrasi, tapi malah tidak
pernah dicukupi. Jadi, (harus) dengan penegakan hukum, apalagi sekarang sudah ada undang-
undang yang mengatur
negative - Suhardi Alius (Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Pemberantasan Sindikat
Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Komisaris Jenderal (Purn)) Dengan segala
hormat, aturan berskala internasional atau nasional yang ada saat ini belum dipraktikkan dengan
semestinya. Kita harus mempertanyakan komitmen semua pihak mengenai masalah penegakan
hukum ini
neutral - Elizabeth Selig (Deputy Director dari Stanford COS) Pada Juni 2017 para pemimpin
perusahaan tuna di dunia (pembeli, perdagang, dan retailer ) mendeklarasikan komitmen untuk
menghapus segala bentuk perbudakan pada rantai pasok perikanan tuna
432
