Page 165 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 165
Empat berupa surat edaran menteri, satu undang-undang, satu peraturan menteri, satu
peraturan presiden, dan empat peraturan pemerintah.
Ia mengatakan sepanjang setahun ini pemotongan upah dengan dalih pandemi dilegitimasi lewat
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat
Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.
"Dalam aturan itu, tidak ada batasan maksimal pemotongan upah dan tidak ada tolak ukur yang
jelas serta ketat mengenai syarat ketidakmampuan keuangan perusahaan sehingga sangat
merugikan kelas buruh," katanya.
Kewajiban pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) juga dilemahkan melalui Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang membolehkan adanya
pembayaran THR secara dicicil pada tahun lalu.
Menjelang Idul Fitri 2021, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan Surat Edaran
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang masih bermasalah karena tidak memberikan tolak ukur
ketidakmampuan keuangan perusahaan.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengintervensi kewenangan Gubernur dan
Bupati/Walikota dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/X/2020 yang meniadakan kenaikan upah minimum dengan dalih pandemi.
Meski begitu, lima provinsi mengabaikan surat edaran itu dan tetap menaikan upah minimum
provinsinya yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Pemerintah dan DPR juga bertanggung jawab atas terjadinya gelombang PHK massal selama
pandemi karena omnibus law UU Cipta Kerja telah mempermudah terjadinya pemecatan dan
menggerus hak dasar buruh. Setidaknya telah terbit empat peraturan.
"Peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja yang merugikan kepentingan kelas buruh yaitu
terkait penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan periode Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan," kata dia.
Serentetan aturan bermasalah ini tidak dapat dilepas dari kegagalan skema pembangunan
nasional yang bergantung pada investasi.
Ketika terjadi guncangan pada sistem kapitalisme global seperti hari ini maka rakyat yang
dijadikan tumbal dengan dalih penyelamatan ekonomi nasional.
"Rakyat pun kehilangan kedaulatan atas akses sumber ekonomi yang selama ini sebenarnya
menopang perekonomian negara lewat konsumsi rumah tangganya," katanya.
Di Yogyakarta, dampak pandemi tidak kalah merusaknya, perekonomian utamanya yang
ditopang oleh sektor pariwisata dan pendidikan, harus terimbas sangat dalam. Banyak buruh
perhotelan dan tempat-tempat wisata yang di PHK dan dirumahkan.
Sampaikan 5 Tuntutan Kalangan buruh di DIY itu pun menyerukan 5 tuntutan mereka bertepatan
dengan peringatan May Day ini.
Pertama, agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, memberikan
hak dasar buruh, memberikan jaminan perlindungan atas hak bekerja serta penghapusan sistem
outsourcing.
Kedua, mendesak THR dibayarkan tepat waktu dan tanpa dicicil.
164
