Page 166 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 166
Ketiga pemerintah segera menanggulangi pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi.
Keempat, usut korupsi bantuan sosial dan fokus atasi penularan virus.
Dan yang kelima terbitkan Perda Ketenagakerjaan DIY.
Waljid membeberkan di tengah pagebluk yang memasuki tahun kedua ini, DPD KSPSI beserta
FKBB DIY JATENG menyesalkan terjadinya enam kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan
oleh pejabat di pemerintah pusat maupun daerah.
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menerima suap Rp 17 miliar dari perusahaan
pemenang tender pengadaan bantuan sosial. Dia diduga mengutip Rp 10 ribu untuk setiap paket
bantuan sosial untuk rakyat.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Bupati Bandung Barat
dan anaknya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial karena menerima
gratifikasi sebesar Rp 1 miliar dari perusahaan pemenang tender.
Buruh mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengusut tuntas kasus korupsi
bantuan sosial selama pandemi ini.
"Bukan hanya berdampak pada keuangan negara, korupsi bantuan sosial seperti itu juga sangat
merugikan rakyat yang sangat membutuhkan di masa sulit ini," katanya.
Selain itu, kalangan buruh juga mendukung pengungkapan dugaan kasus korupsi dalam
pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 20 triliun.
"Jangan sampai sistem jaminan sosial nasional runtuh karena perilaku korupsi para pejabatnya,"
katanya.
Buruh pun mendorong agar pemerintah terus memberi perlindungan rakyat dalam menghadapi
pandemi lewat bantuan sosial dan jaminan atas vaksinasi gratis.
Biaya pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa juga seharusnya digratiskan untuk
mengurangi beban rakyat.
"Pemerintah juga harus menghentikan segala bentuk penggusuran dan perampasan tanah
dengan dalih investasi terlebih kejadian itu berlangsung di masa sulit ini," katanya.
(*).
165
