Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020

Conference on Human Resource Development (HRD) for the Changing World of Work ASEAN
pada Rabu (16/9).
Saat itu, Budi mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengambil berbagai langkah mitigasi
dalam penanganan dampak Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Antara lain, lewat kebijakan
tanggap ( rapid policy responses ) Covid-19 yang bertujuan membangkitkan kondisi positif
dengan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.

"Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp695,2 T untuk
penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)," ujar Budi.

Ia lalu mengungkapkan rincian anggaran tersebut, yakni sebesar Rp87,55 triliun untuk anggaran
kesehatan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, insentif usaha sebesar
Rp120,61 triliun, dan Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM. Sementara, pembiayaan
korporasi menjadi Rp53,57 triliun, serta untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar
Rp106,11 triliun.
Budi menyebut, akibat pandemi ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 5,32 persen
pada kuartal II tahun 2020. Angka ini menjadi catatan terburuk sejak 1999 silam. Provinsi Jawa
Barat yang memiliki banyak kawasan industri dan DKI Jakarta selaku pusat ekonomi bangsa
menjadi wilayah paling terdampak secara ekonomi.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa Indonesia juga mengeluarkan kebijakan triple skilling
yang terdiri dari skilling , yaitu menargetkan calon pekerja agar memilikiketerampilan untuk
bekerja; upskilling , yakni menargetkan pekerja untuk meningkatkan keterampilan sesuai
perkembangan teknologi maupun untuk pengembangan karier; dan re-skilling , dengan
menargetkan pekerja ter-PHK yang terdampak perubahan teknologi atau yang ingin alih
pekerjaan.

Sampai saat ini, ada tujuh langkah yang diterapkan dalam upaya mengatasi dampak pandemi.
Pertama, mengalokasikan dana penanganan sebesar US$46,6 miliar, termasuk stimulus ekonomi
bagi para pelaku usaha senilai US$17,2 miliar. Kedua, menyediakan program berupa insentif
pajak penghasilan serta relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, di mana dalam waktu dekat akan
dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar
56 juta pekerja sektor formal. Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor
informal lewat bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang masuk dalam
kategori miskin dan rentan.

Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja bagi
pekerja ter-PHK. Pemerintah memberi insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5
sampai 5,6 juta penerima manfaat. Saat ini, realisasi mencapai lebih dari 680 ribu penerima
manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK. Kelima, memperbanyak program perluasan
kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat
Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk
penyerapan tenaga kerja. Keenam, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang
sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri. Ketujuh, menyediakan
pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja.

Peningkatan SDM di ASEAN Saat memberi sambutan, Budi menegaskan Kementerian
Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pendidikan selalu berupaya meningkatkan sumber daya
untuk kemajuan dunia kerja, khususnya menghadapi tantangan di tengah pandemi. Hal itu tak
hanya berlaku di dalam negeri, namun juga di Asia Tenggara.

"Negara ASEAN perlu meningkatkan SDM melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan,
melalui pendidikan, dengan bekerja sama dengan sektor swasta, mitra sosial, industri, lembaga

161