Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020
P. 75
Bila PSBB Ketat Diterapkan, Inul Daratista Mengaku Menyerah karena Tak Sanggup Bayar Upah
Karyawan Retno menyebut survival perusahaan mempengaruhi seberapa banyak akan merekrut
dan mempertahankan pekerja.
Di sisi lain perusahaan juga tidak bisa berjalan tanpa pekerja.
"Ini adalah situasi luar biasa, ini saat yang tepat untuk pekerja dan pengusaha duduk bersama
untuk mengurai supaya tidak terjadi deadlock." "Karena ada harapan dari sisi pekerja dan
harapan dari pengusaha yang bisa saja tidak bertemu di situasi saat ini," ungkapnya.
Retno mengungkapkan hal yang terbaik adalah jalan tengah yang bisa diambil untuk paling tidak
memenuhi ekspektasi dua pihak.
Baik pekerja maupun pengusaha dinilai Retno harus siap legawa untuk mendapat jalan terbaik.
"Bisa dicarikan jalan tengah sehingga akan ketemu UMK yang ideal, pastinya memerlukan step
back baik dari pengusaha dan pekerja," ucapnya.
Kemnaker Terima 2,8 Juta Data Rekening Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah Tahap 4
Kemnaker Bahas Kebutuhan Hidup Layak 2020 Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) tengah melakukan pembahasan kebutuhan hidup layak (KHL) hasil peninjauan
tahun 2020.
Dilansir kontan.co.id , Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan, pembahasan KHL hasil peninjauan 2020 itu untuk menetapkan upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021 masih dilangsungkan.
"Saat ini sedang dilakukan pembahasan penetapan KHL hasil peninjauan 2020 untuk
menetapkan UMP 2021 dan UMK 2021," kata Dinar, Selasa (8/9/2020).
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta
kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota
(UMSK) tahun 2021 sekurang-kurangnya sebesar 8 persen.
Ini Alasan Luhut Ditunjuk Jokowi untuk Urus Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi Prioritas Angka
kenaikan sebesar 8 persen tersebut, setara dengan kenaikan upah minimum dalam tiga tahun
terakhir.
Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan, sangat tidak elok berbicara UMP, UMK atau UMSK dalam kondisi
ekonomi seperti saat ini akibat dampak Covid-19.
Apalagi sampai mematok angka kenaikan 8 persen.
Menurut Sarman, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pengusaha dan pekerja bersama
sama melawan Covid-19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga badai ini
cepat berlalu.
"Jadi jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021 sangat tidak beralasan dan
terkesan tidak mau tau kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini," kata Sarman.
Sarman mengatakan, jika alasan permintaan kenaikan upah untuk menjaga daya beli
masyarakat, pemerintah sudah meluncurkan program subsidi bagi pekerja yang bergaji di bawah
5juta perbulan sebesar Rp 600.000 selama empat bulan kepada 15 juta pekerja peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
74
