Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020
P. 79
3. Dua dokumen itu ialah Berita Acara dan Surat pernyataan soal kebenaran/kesesuaian data
yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
4. Kemenaker melakukan verifikasi data calon penerima BLT maksimal selama 4 hari kerja.
5. Kuasa Pengguna Anggaran (Kemenaker) menetapkan daftar penerima bantuan BLT
berdasarkan data calon penerima bantuan. Data yang dimaksud sudah diverifikasi oleh
Kemenaker.
6. Kemenaker menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) bantuan BLT ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
7. KPPN kemudian menyalurkan dana bantuan pemerintah ke bank penyalur (Bank Himpunan
Milik Negara/Himbara yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN).
8. Proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari
bank penyalur ke rekening penerima bantuan (termasuk di bank swasta) dan dilakukan bertahap.
9. Proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
10. Jika ada sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampak akhir tahun anggaran,
sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.
11. Penyaluran bantuan pemerintah oleh bank penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerja
sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan bank penyalur.
12. Apabila pemberi kerja (perusahaan) tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi kerja
akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Dalam hal penerima bantuan tak memenuhi syarat tetapi telah menerima bantuan
pemerintah, penerima bantuan itu wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke
rekening kas negara.
Penyebab Pekerja Belum Terima BLT BPJS Perlu dicatat, sasaran penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU/BLT BPJS) dari pemerintah pada 2020 dipatok sebanyak 15.725.232 pekerja. Oleh
karena itu, jumlah penerima bantuan ini terbatas pada angka tersebut.
Selain itu, berdasarkan keterangan dari Kemenaker , ada setidaknya empat kategori penyebab
yang membuat pekerja swasta tidak menerima bantuan BLT BPSJ (BSU).
Pertama , pekerja tersebut belum terdatar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya,
pekerja itu memang tidak memenuhi syarat untuk menerima BLT.
Kedua , perusahaan belum mendaftarkan nomor rekening pekerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Jika ini terjadi, pekerja tak bisa menerima BLT meski berstatus peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji kurang dari Rp5 juta.
Ketiga , bantuan subsisi upah (BSU/BLT BPJS) diberikan secara bertahap. Oleh karena
penyaluran bantuan bertahap, ada kemungkinan pekerja belum menerima BLT karena namanya
terdata untuk pencairan tahap selanjutnya. Hingga 17 September 2020, proses pencairan BLT
BPJS baru berjalan sampai tahap 3 dan total penerima belum menyentuh angka 15 juta orang.
Keempat , data dan rekening masih dalam proses verifikasi. Proses ini bisa berlangsung di BPJS
Ketenagakerjaan, atau Kemenaker.
78
