Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 154
Judul Menaker Ida Paparkan Tujuh Langkah Konkret Menentang Pekerja
Anak
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/453760/94/menaker-ida-
paparkan-tujuh-langkah-konkret-menentang-pekerja-anak-1623499582
Jurnalis Aris Kurniawan
Tanggal 2021-06-12 19:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya
menghapus pekerja anak. Pemerintah sudah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai
jenis pekerjaan terburuk. Pada 2008-2020 Kemenaker melaksanakan program Pengurangan
Pekerja Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
MENAKER IDA PAPARKAN TUJUH LANGKAH KONKRET MENENTANG PEKERJA ANAK
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus
berupaya menghapus pekerja anak. Pemerintah sudah melakukan penarikan pekerja anak dari
berbagai jenis pekerjaan terburuk.
Pada 2008-2020 Kemenaker melaksanakan program Pengurangan Pekerja Anak dan telah
berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam
rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara 'End Child Labour virtual
race 2021' yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) dalam rangka
World Day Agaisnt Labour 2021 secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
Menaker Ida yang jadi pembicara kunci di acara tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah
memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi
Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1999.
Selain itu, Pemerintah memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. "Kami di Kementerian
153
