Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

Ketenagakerjaan sangat serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna
mengurangi pekerja anak di Indonesia," katanya.
Berbagai upaya yang akan dilakukan tahun ini di antaranya, pertama meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan
di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.

Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan
keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.

Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.

Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak;
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder,
dan; Ketujuh, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

"Ketidakberdayaan ekonomi orangtua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.

Menaker Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya
dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.

"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," ujarnya.
Sementara itu Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang menambahkan, pekerja anak
yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan, yaitu
pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).
"Program pelatihan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi, Kementerian Sosial, dinas sosial di tingkat
provinsi, Kementerian Agama, kantor wilayah agama provinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)," tuturnya. CM (ars).

154