Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 119
Judul Pemerintah Bakal Bikin Website Khusus UU Cipta Kerja, Siapa yang
Bisa Akses?
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4388470/pemerintah-bakal-
bikin-website-khusus-uu-cipta-kerja-siapa-yang-bisa-akses
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-21 19:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Saya
sudah usul ke presiden, semua itu kita masukan ke satu web di mana semua orang bisa akses
positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Bisa
masukan sehingga aturan turunan, peraturan pemerintah segala macam itu akan bisa dilihat,
bisa dikoreksi
neutral - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Walaupun konsultasi sesungguhnyaa waktu itu banyak. Tapi dengan kita buka web ini akan bisa
lebih bagus saya kira
negative - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Sebenarnya pekerja dan buruh yang alami PHK tetap mendapatkan uang pesangon. Uang
penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-undangan
negative - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Mungkin kalau Anda lihat, (perusahaan) yang mampu memberikan kompensasi 32 (kali upah)
itu enggak sampai 10 persen, 8 persen. Yang lain lari aja mereka
positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Sekarang kita bikin 19 kali plus 6 dari asuransi, tapi kami jamin kalau kamu (perusahaan) tidak
bisa men-deliver, bisa dipidana nanti yang punya pekerjaan
neutral - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi
saya pikir, jangan kita terus buruk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Tidak sama
sekali. Kita semua bekerja secara terukur dan dengan hati untuk Indonesia
neutral - Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Jumlah besaran pesangon yang sangat tinggi
dibandingkan dengan negara-negara lain menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi
di Indonesia karena tingginya beban biaya perusahaan
118