Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 120
neutral - Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) JKP tidak menambah beban bagi pekerja/butuh.
Program JKP selain memberikan manfaat cash benefit juga memberikan manfaat lainnya yaitu
peningkatan skill dan keahlian melalui pelatihan serta akses informasi ketenagakerjaan
Ringkasan
Pemerintah berencana menyiapkan website khusus mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
. Melalui website ini, nantinya semua pihak bisa mengakses seluruh informasi terkait UU yang
ketebalannya mencapai 812 halaman itu.
"Saya sudah usul ke presiden, semua itu kita masukan ke satu web di mana semua orang bisa
akses," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat
menjadi pembicara kunci di acara Kadin, Apindo dan Hipmi, Rabu (21/10).
PEMERINTAH BAKAL BIKIN WEBSITE KHUSUS UU CIPTA KERJA, SIAPA YANG BISA
AKSES?
Pemerintah berencana menyiapkan website khusus mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
. Melalui website ini, nantinya semua pihak bisa mengakses seluruh informasi terkait UU yang
ketebalannya mencapai 812 halaman itu.
"Saya sudah usul ke presiden, semua itu kita masukan ke satu web di mana semua orang bisa
akses," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat
menjadi pembicara kunci di acara Kadin, Apindo dan Hipmi, Rabu (21/10).
Luhut menjelaskan, melalui website tersebut masyarakat bisa berkontribusi aktif dalam
penyusunan aturan-aturan turunan atau pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Pemerintah
ingin seluruh masyarat dapat mengawal dan melihat proses secara terbuka.
"Bisa masukan sehingga aturan turunan, peraturan pemerintah segala macam itu akan bisa
dilihat, bisa dikoreksi," tegasnya.
Menurut dia, dengan adanya website itu maka aturan pelaksanan Omnibus Law Cipta Kerja dapat
lebih efektif karena banyak mendapat masukan dari segala pihak. Meskipun langkah tersebut
sudah dilakukan dari awal dalam penyusunan draf RUU Cipta Kerja .
"Walaupun konsultasi sesungguhnyaa waktu itu banyak. Tapi dengan kita buka web ini akan bisa
lebih bagus saya kira," ungkap Luhut.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali memberikan perhatian khusus soal perkara
pembayaran pesangon bagi karyawan atau buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Luhut memastikan bahwa setiap pekerja yang terkena PHK tetap bakal mendapat uang
pesangon.
"Sebenarnya pekerja dan buruh yang alami PHK tetap mendapatkan uang pesangon. Uang
penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-undangan,"
ujarnya dalam sesi teleconference, Rabu (21/10/2020).
Lebih lanjut, Luhut juga memberi penjelasan seputar poin yang banyak mendapat kecaman.
Yakni seputar pemotongan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah.
119
