Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 121
Dalam hal ini, ia coba menjawab keraguan dari sejumlah pihak soal ketidakpastian poin aturan
tersebut. Sebelumnya, banyak yang menyangsikan UU Cipta Kerja dapat membuat pihak
pemberi kerja patuh membayar uang pesangon sebesar 25 kali. Sebab, dengan nilai pesangon
32 kali saja perusahaan banyak yang tak membayarkannya.
Namun, Luhut menegaskan perusahaan nantinya wajib menaati UU Cipta Kerja terkait
pembayaran pesangon. Jika tidak, ia mengancam akan membawanya ke ranah pidana.
"Mungkin kalau Anda lihat, (perusahaan) yang mampu memberikan kompensasi 32 (kali upah)
itu enggak sampai 10 persen, 8 persen. Yang lain lari aja mereka," jelas dia.
"Sekarang kita bikin 19 kali plus 6 dari asuransi, tapi kami jamin kalau kamu (perusahaan) tidak
bisa men-deliver, bisa dipidana nanti yang punya pekerjaan," tegas Luhut.
Pemerintah disebutnya telah mematangkan seluruh aturan dalam UU Cipta Kerja dengan cermat
dan teliti termasuk aturan pesangon tersebut. Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk
melayani masyarakat sepenuh hati dengan aturan baru tersebut.
"Jadi saya pikir, jangan kita terus buruk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Tidak
sama sekali. Kita semua bekerja secara terukur dan dengan hati untuk Indonesia," pungkas
Luhut.
Sebelumnya, DPR RI telah meresmikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Salah satu poin yang banyak disoroti yakni terkait
pengurangan nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali.
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, UU Ketenagakerjaan telah mengatur besaran
pesangon sebanyak 32 kali gaji. Namun pada pelaksanaannya, ia menambahkan, hanya 7 persen
perusahaan yang patuh memberikan pesangon sesuai ketentuan tersebut.
Oleh karenanya, ia menilai, pekerja selama ini nyatanya tidak diberi kepastian mengenai besaran
pesangon yang diterima. Selain itu, ia menyatakan, angka pesangon yang tinggi tersebut turut
berdampak pada lemahnya minat investasi ke Indonesia.
"Jumlah besaran pesangon yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain
menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia karena tingginya beban biaya
perusahaan," jelasnya kepada Rabu (7/10/2020).
Aziz memaparkan, dalam RUU Cipta Kerja, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan
pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha. Sementara 6 kalinya (cash
benefit) diberikan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola
pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.
Menurut dia, JKP merupakan skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak
mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.
"JKP tidak menambah beban bagi pekerja/butuh. Program JKP selain memberikan manfaat cash
benefit juga memberikan manfaat lainnya yaitu peningkatan skill dan keahlian melalui pelatihan
serta akses informasi ketenagakerjaan," ujar dia.
120
