Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 122
Judul Sejumlah Serikat Buruh Tak Ikut Pembahasan Aturan Turunan UU
Ciptaker
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201021/12/1308133/sejumlah-
serikat-buruh-tak-ikut-pembahasan-aturan-turunan-uu-ciptaker
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2020-10-21 17:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) Kalau diundang pun kami
tidak akan ikut. Secara logika tidak tepat karena kami telah menolak UU-nya. Padahal UU
posisinya di atas peraturan pelaksana
negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) Sejak awal kami mendorong
lahirnya perppu dengan sejumlah pertimbangan. Proses penyusunan UU ini sudah kacau sejak
awal, minim partisipasi publik. Ini bukan hanya kepentingan pekerja atau buruh, tapi dari klaster
lain juga demikian
Ringkasan
Rancangan aturan pelaksana soal ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dibahas
oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dengan. Meski demikian, sebagian besar
serikat pekerja memutuskan untuk tak terlibat dan melanjutkan penolakan terhadap beleid
tersebut. Pembahasan rancangan peraturan turunan klaster ketenagakerjaan dimulai pada
Selasa (20/10/2020) lewat rapat perdana bertajuk Kick off the Tripartite Meeting Pembahasan
Peraturan Pelaksanaan Substansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah menyiapkan empat rancangan peraturan pemerintah
(RPP) sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut mencakup aturan soal
penyelenggaraan ketenagakerjaan, pengupahan, tenaga kerja asing (TKA), dan RPP tentang
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa
pematangan konsep telah dilakukan secara internal oleh kementeriannya yang diiringi dengan
koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
121
