Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Judul Buruh Ungkap Sederet Cacat Omnibus Law
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5222659/buruh-
ungkap-sederet-cacat-omnibus-law
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2020-10-21 15:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kalau kita lihat di
screenshot di keputusan, kok putusannya beda, misalnya pesangon dari 32 bulan upah jadi 25
bulan upah. Padahal tadinya 32 bulan upah disetujui tetap 32 bulan upah di (UU) Cipta Kerjanya.
Kemudian UMK dijanjikan tetap ada, upah minimum kabupaten/kota. Ternyata dibikin bersyarat.
Saya sudah baca ya yang (versi final) 812 halaman

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Itu artinya tidak ada yang
menjadi harapan atau keinginan, usulan, saran dari serikat buruh yang mewakili teman-teman
buruh dimasukkan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi narasi yang dibangun pemerintah
dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, narasi yang dibangun sudah
memasukkan (aspirasi buruh)

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Tapi apa daya, begitu
masuk di Panja Baleg terjadi menurut kami pengingkaran, kami merasa dikhianati, diabaikan,
DIM itu nggak dipakai, dan terjadilah yang sekarang muncul Undang-undang Cipta Kerja

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Keluar lah akhirnya 5
variasi jumlah halaman (UU Ciptaker), 905, 1.028, 1.052, 1.035, 812 (halaman). Dan bahkan
ada beberapa analisa dari para ahli, ada pasal-pasal yang berubah kalimat-kalimat. Ini cacat
formil benar. Maka selain uji materiil kami akan uji formil

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi judicial review sebagai
langkah ketiga akan diiringi ketika mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan aksi
di seluruh Indonesia, aksi nasional dan aksi daerah. Kapan itu dilakukan aksinya? ya pada saat
judicial review diserahkan. Kapan judicial review diserahkan? kalau sudah keluar nomor Undang-
undang Cipta Kerjanya dan ditandatangani oleh Presiden

145